Jakarta, Gesuri.id - Mantan anggota DPR RI Dapil Lampung I, Ir. Endro S Yahman, MSc beri respons positif langkah Wagub Jihan Nurlela kunjungan kerja ke Kalimantan Timur guna menggali penanganan dan pengembangan PAD Non Pajak.
"Kunjungan kerja Wagub ke Kalimantan Timur itu sangat bagus dalam kaitan pengembangan potensi PAD Non Pajak di Lampung. Karena disana juga ada BUMD migas seperti PT LEB yang sudah berjalan dengan baik dan jauh dari masalah," kata kandidat Doktor IPB itu, Jum'at (24/10)
Dijelaskan, PAD Non Pajak adalah pendapatan dari penyertaan modal Pemprov Lampung di dalam unit usaha, seperti pada BUMD dan Bank Lampung.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
"Termasuk manfaat dari hasil kerja sama atas pemakaian kekayaan daerah, sewa aset baik tanah, bangunan maupun gedung. Jadi, PAD Non Pajak itu bukan retribusi atau pungutan pajak lain ke rakyat, juga bukan bagi hasil dari sumberdaya alam," lanjut Endro.
Bagaimana realisasi PAD Non Pajak selama ini? Terus terang Endro S Yahman mengatakan, masih banyak yang belum terpungut dan teradministrasi dengan baik.
"Contoh konkret itu PT LEB. Mestinya kan memberikan PAD Non Pajak yang cukup besar dari dividen kepada pemprov. Ini malah bermasalah. Begitu juga Bank Lampung belum mampu mencetak laba yang bagus. BUMD yang lain pun kondisinya kembang kempis. Padahal, ini potensi besar untuk peningkatan PAD Non Pajak," urai tokoh PDI Perjuangan itu.
Endro menyarankan Pemprov Lampung untuk konsentrasi dalam pengembangan potensi PAD Non Pajak, guna menjaga keuangan daerah pasca pemangkasan TKD senilai Rp580 miliar.
Sementara mengacu pada Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2024, PAD Non Pajak dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp193.520.241.461,01 atau 45,33% dari target Rp426.909.575.108,01.
Meski demikian, bila dibandingkan pendapatan tahun 2023, mengalami peningkatan sangat signifikan, yaitu sebanyak Rp142.410.206.231,62 atau 278,63% dengan posisi tahun 2023 di angka Rp51.110.035.229,39.
Perolehan PAD Rp193.520.241.461,01 itu sebanyak Rp51.896.884.156,01 berasal dari dividen Bank Lampung. Tahun 2023 Bank Lampung menyetor Rp51.022.011.099,39.
Lalu dari dividen atas penyertaan modal pada BUMD aneka usaha Rp141.623.397.305 atau 37,76% dari target Rp375.012.730.952. Tahun 2023 hanya diperoleh Rp88.024.130.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
PAD Rp141.623.397.305 itu didapat dari akumulasi dividen -sejak tahun 2008 sampai 2020- PT Kawasan Industri Lampung sebesar Rp743.930.952, dan akumulasi dividen -sejak tahun 2019 sampai 2021- dari PT LJU atas pengelolaan PI 10% sebesar Rp140.879.466.353.
Sedangkan dari Lain-Lain PAD yang Sah, di tahun 2024 kemarin Pemprov Lampung hanya memperoleh dana Rp58.684.482.534,76 atau 9,86% dari target Rp595.096.067.361,03.
Perolehan ini turun sebanyak Rp416.511.910.316,88 atau 87,65% dibanding pendapatan tahun 2023 di angka Rp475.196.392.851,64.
