Lampung Selatan, Gesuri.id - Anggota DPR RI Endro S. Yahman inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BPN Lampung Selatan, Lampung, Kamis (9/2)
Dalam kunjungan mendadak tersebut, putra kelahiran Pringsewu Lampung ini disambut langsung oleh kepala kantor pertanahan Hotman Saragih beserta seluruh jajarannya.
Kunjungan spesifik ini merupakan hak anggota DPR RI untuk melakukan pengawasan, menyerap informasi dan aspirasi dari mitra kerjanya di dapilnya masing-masing yakni di Lampung.
Baca: Endro Minta Pemda Bekerjasama Dengan Penyelenggara Pemilu
Endro yang juga menjadi dosen di Universitas Trisakti Jakarta ini menuturkan kunjungan mendadak kali ini memang direncanakannya mengunjungi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Selatan.
"Hal ini karena ada beberapa laporan pengaduan sengketa pertanahan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ke saya." Kata Endro.
Endro akan memfokuskan 3 issue pokok pertanahan yakni, pertama tentang program nasional Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), atau sering dikenal program sertifikat tanah gratis, kedua sengketa tanah atau konflik agraria, dan ketiga kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan BPN dalam melayani masyarakat.
Untuk program nasional PTSL, akan digali tentang pencapain, kinerja serta kendala pelaksanaan program PTSL, dampak serta sambutan masyarakat terhadap program PTSL ini. Saya juga akan menggali informasi peta konflik agraria di Kabupaten Lampung Selatan.
"Dengan menggali 3 issue pokok pertanahan ini, saya sebagai anggota DPR RI akan terlibat langsung mendampingi dan memperjuangkan penyelesaian konflik tanah di Kab. Lampung Selatan ini," papar Endro.
Endro mengapresiasi da cukup puas terhadap penjelasan Hotman dalam pemaparannya. Sejak program PTSL dimulai, yaitu tahun 2017 hingga akhir tahun 2022, program PTSL sudah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk tahun 2022 kemarin, BPN Lampung Selatan telah menerbitkan 11.554 bidang sertifikat yang berasal dari 47 Desa/kelurahan, peningkatan kualitas data K4 sebanyak 6.387, pemetaan kadastral sebanyak 11.360. Data K4 artinya tanah masyarakat sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta tanah. Sedangkan pemetaan kadastral artinya pemetaan bidang tanah dalam rangka untuk pendaftaran tanah menuju persiapan pensertifikatan.
Namun Endro S. Yahman juga menekankan bahwa BPN Lampung Selatan perlu melakukan terobosan dan langkah progresif untuk meningkatkan target capaian PTSL, sosialisasi dan mendorong masyarakat agar secara aktif mendaftarkan tanah miliknya. BPN Lampung Selatan tidak boleh menolak atau membatasi usulan kepala desa atau masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam program PTSL. Program PTSL kan tidak ada istilah kuota, yang ada adalah target nasional.Tahun 2023 ini, target nasional program PTSL adalah 5 juta bidang tanah tersertifikat, ini sudah dianggarkan dan anggaran tersebut sudah disetujui komisi II. Bila perlu, nanti ditambah lagi besaran target PTSL beserta anggarannya di-usulan anggaran perubahan mengingat program ini adalah komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepastian hak atas kepemilikan tanah rakyat.
Baca: Pengangkatan Pj Sekda Lambar Kacaukan Aturan & Birokrasi!
Selain itu, Endro juga menyatakan bahwa ruang penyimpanan warkah, sertifikat, data, arsip terkait pertanahan di kantor BPN Lampung Selatan terlalu kecil dan sudah tidak memadai sebagai tempat penyimpanan dokumen tanah masyarakat, padahal ini semua dokumen sangat penting yang harus dijaga.
Karena dokumen ini merupakan arsip hidup bagi kantor BPN sebagai rujukan segala persoalan sengketa tanah. Bagaimana akan melayani masyarakat dengan cepat bila ruang arsip tanah terlalu kecil, sedangkan arsip tanah banyak sekali dan arsip bertumpuk berjejalan diruangan kecil, dan akan kesulitan bila mencari arsip yang diperlukan.
"Saya akan membicarakan dengan Menteri ATR/BPN dalam rapat kerja mendatang untuk mencari solusi tentang hal ini. Ini hal yang sangat serius dan menjadi masalah disemua kantor pertanahan diseluruh daerah," Pungkas Endro.
