Surabaya, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh guru aparatur sipil negara (ASN), baik berstatus PNS, PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu, sudah mengantongi sertifikat pendidik pada 2027.
Target tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas tenaga pendidik.
Komitmen itu disampaikan Eri saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Balai Kota Surabaya, dikutip Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, serta ribuan guru.
Di hadapan para pendidik, Eri menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, berbagai kegiatan dan program pendidikan tidak akan bermakna optimal apabila masih ada guru yang belum mendapatkan hak sertifikasi.
“Apalah arti kalau kita ada kegiatan yang banyak, tapi ada guru yang belum tersertifikasi. Jadi, semua guru, yang saya inginkan dari PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan guru PNS, pada tahun 2027 tidak ada yang belum tersertifikasi, semuanya sudah harus tersertifikasi,” ujar Eri.
Menindaklanjuti target tersebut, Dispendik Surabaya diminta melakukan pendataan dan pemetaan terhadap seluruh guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Langkah ini diperlukan agar proses pengusulan sertifikasi dapat dipercepat sesuai persyaratan yang berlaku.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 800 guru di Surabaya yang belum tersertifikasi. Sebagian besar di antaranya terkendala persyaratan masa kerja minimal dua tahun sebagaimana ketentuan pemerintah pusat.
“Kami akan memetakan ulang data tersebut, siapa saja yang sudah memenuhi syarat masa kerja akan segera kami usulkan. Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar target Pak Wali Kota bisa tercapai,” jelas Febrina.
Selain mendorong percepatan sertifikasi, Dispendik juga terus memperkuat kompetensi guru, terutama dalam penguasaan teknologi digital. Berbagai pelatihan teknologi informasi digelar secara berkala, termasuk bagi guru senior.
Febrina menegaskan, peningkatan kemampuan digital harus menjangkau seluruh tenaga pendidik agar mampu memanfaatkan perangkat teknologi yang disediakan pemerintah pusat maupun Pemkot Surabaya.
“Kami sisir seluruh guru tanpa terkecuali. Tidak hanya yang sudah paham teknologi, tetapi semua guru harus mampu menggunakan perangkat digital yang telah disediakan oleh pemerintah pusat maupun Pemkot Surabaya,” tambahnya.
Di sisi lain, Eri juga menyoroti kualitas fasilitas dan kebersihan lingkungan sekolah. Pemkot Surabaya telah menyiapkan alokasi anggaran pada 2027 untuk memperbaiki fasilitas sekolah negeri, terutama renovasi toilet agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih nyaman.
Pemkot juga berencana menerapkan sistem penilaian kebersihan sekolah. Sekolah yang memenuhi standar kebersihan akan mendapatkan bendera kehormatan, sedangkan sekolah yang belum memenuhi standar akan diberi bendera hitam.
Melalui sistem tersebut, seluruh warga sekolah diharapkan lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong.
Eri bahkan membuka akses komunikasi langsung bagi guru yang menghadapi kendala pengangkutan sampah di lingkungan sekolah, terutama jika laporan yang disampaikan kepada Dispendik belum mendapatkan tindak lanjut.
“Saya minta tolong, kalau ada sekolah yang kurang bersih dan sudah lapor ke Dispendik tapi sampahnya tidak segera diangkut, silakan langsung kirim pesan ke WhatsApp saya. Kalau tetap tidak diangkut, Kadispendiknya yang akan saya minta pertanggungjawabkan,” pesan kepala daerah dari PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyambut baik komitmen Pemkot Surabaya untuk menuntaskan sertifikasi guru. Menurutnya, sertifikasi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pendidik.
“Saya sangat gembira. Itulah yang selama ini diharapkan para guru, karena sertifikasi berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan begitu, guru bisa mengajar dengan lebih tenang dan tulus,” ungkap Agnes.
Target sertifikasi pada 2027 tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas guru di Kota Surabaya. Pemerintah kota juga dihadapkan pada pekerjaan untuk memastikan seluruh guru yang memenuhi persyaratan dapat segera diusulkan sesuai mekanisme pemerintah pusat.

















































































