Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan rencana Pemkot mengajukan pinjaman daerah bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menghemat anggaran.
Menurutnya, menunda pembangunan justru berpotensi membuat biaya jauh lebih besar di masa mendatang.
“Pembangunan daerah selalu dihadapkan pada problem klasik, yaitu ketersediaan anggaran. Kalau pembangunan ditunda dengan pola APBD biasa, konsekuensinya struktur biaya akan lebih besar di tahun-tahun berikutnya,” ujar Eri di DPRD Surabaya, Selasa (30/9/2025).
Baca:
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan harga bahan baku konstruksi, tenaga kerja, dan biaya operasional terus meningkat setiap tahun akibat inflasi dan dinamika pasar. Karena itu, percepatan pembangunan dengan skema pinjaman daerah bisa lebih efisien dalam jangka panjang.
“Dengan memulai tahun ini, pemerintah daerah bisa menghemat anggaran. Program yang dituntaskan lebih cepat akan mengurangi risiko pembengkakan biaya atau cost overrun,” tutur mantan jurnalis ini.
Berdasarkan kajian, sejumlah proyek seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, flyover Dolog, saluran diversi Gunungsari, penerangan jalan, hingga jalan Dharmahusada-MERR, bisa lebih hemat bila dikerjakan lewat pembiayaan alternatif. Jika dibandingkan dengan skema APBD murni, ada potensi efisiensi hingga Rp59,9 miliar.
“Tentu perencanaannya harus matang dan diawasi ketat agar hasilnya berkualitas dan berdampak optimal bagi publik,” kata Eri.
Baca: Koster Minta GWK Buka Kembali Akses Jalan untuk Warga Ungasan
Eri menambahkan, langkah Pemkot juga bisa memanfaatkan momentum kebijakan pusat yang memberi dukungan fiskal pada periode tertentu. Misalnya, melalui konsep cost sharing pembangunan flyover Dolog yang akan menopang program SRRL pemerintah pusat.
“Selain menghemat anggaran, percepatan pembangunan lewat pembiayaan alternatif membuat manfaat sosial-ekonomi bisa dirasakan warga lebih cepat. Infrastruktur besar membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan pusat ekonomi, dan mengurangi risiko banjir,” pungkas Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.
