Palembang, Gesuri.id – Anggota DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, menyerap aspirasi warga di Kompleks Tuna Netra, Jalan Seduduk Putih, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Selasa (30/9).
Kehadiran Andreas bertujuan mendengarkan keresahan masyarakat terkait rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di kawasan tersebut. Dalam pertemuan itu, ia berdialog dengan warga, bersama Ketua RT 30 Nuryadi dan Ketua DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Palembang, Robi Surya.
Warga menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Rusunawa. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, mengingat pemukiman yang telah dihuni puluhan tahun berpotensi digusur.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Robi Surya menuturkan, sejak berdirinya Pasar Ikan di dekat kompleks, pendapatan usaha pijat tuna netra sudah menurun drastis. Kondisi akan semakin berat jika pemukiman mereka digusur.
“Omzet kami tinggal 25 sampai 30 persen dari sebelumnya. Kalau kompleks ini digusur, kami makin bingung. Mau makan apa? Mau kerja apa? Tolong bantu kami, Pak Andreas. Saat ini hanya Bapak yang datang menjenguk kesusahan kami,” ujar salah seorang warga.
Menanggapi hal tersebut, Andreas berkomitmen membawa aspirasi warga ke DPRD Kota Palembang untuk diperjuangkan.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan di DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan,” tegas Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang ini.
Menurut Andreas, pemerintah kota perlu meninjau ulang rencana pembangunan Rusunawa karena berpotensi merugikan kehidupan sosial dan ekonomi warga tuna netra.
“Di sini warga sudah membangun kehidupan secara mandiri: rumah, sekolah, fasilitas ibadah, hingga usaha pijat. Kalau dipindahkan ke Rusunawa, mereka bisa kehilangan kenyamanan, orientasi, dan mata pencaharian yang sudah berjalan puluhan tahun,” ungkapnya.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Ia menegaskan, PDI Perjuangan akan selalu berdiri di sisi rakyat, termasuk memperjuangkan hak kaum disabilitas agar tidak dirugikan oleh kebijakan pembangunan.
“Pemerintah harus menempatkan aspek sosial dan kemanusiaan di atas kepentingan fisik. Kalau mau membangun Rusunawa, silakan di lokasi lain, jangan mengorbankan komunitas yang sudah mapan,” tambah Andreas.
Sebagai informasi, Kompleks Tuna Netra saat ini dihuni 140 kepala keluarga dengan total 456 jiwa. Kawasan seluas 2,4 hektar tersebut telah menjadi tempat tinggal yang nyaman sejak pertama kali berdiri pada tahun 1974.
