Sumberagung, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, menggelar Reses Masa Sidang III di Dukuh Parengan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander. Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa Sumberagung, Putoyo beserta tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam resesnya, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Komisi A Kabupaten Bojonegoro ini membahas tentang Pemerintahan Desa. Dalam bahasan itu, ia mengingatkan pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 30 persen dari total anggota.
“Keanggotaan BPD harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam penetapan jumlah anggota BPD,” kata Erix, di Bojonegoro, Jawa Timur, dikutip Sabtu
BPD Wajib 30 Persen Perempuan
Erix menyampaikan bahwa dalam Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/19/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027-2035, terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh panitia pengisian BPD di semua desa.
Ia menjelaskan, jika jumlah penduduk sebanyak 3.000 jiwa, maka akan ditetapkan lima orang anggota BPD dengan keterwakilan satu orang perempuan. Sementara jika jumlah penduduk berkisar dari 3.001 jiwa hingga 5.000 jiwa, maka akan ada tujuh anggota dengan keterwakilan dua perempuan.
Sedangkan jika jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa, maka ada sembilan orang anggota BPD dengan keterwakilan tiga orang perempuan.
“Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan ganjil dan harus memperhatikan keterlibatan perempuan supaya dapat mengakomodir usulan perempuan,” jelasnya.
Pentingnya Aspirasi Perempuan
Menurut politisi muda PDI Perjuangan itu, keberadaan BPD dari unsur perempuan bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kuota. Lebih dari itu, perempuan di BPD diharapkan dapat menyerap aspirasi kaum perempuan yang selama ini sering tidak tersampaikan.
Ia menambahkan, perempuan memiliki kebutuhan secara spesifik yang lebih dipahami oleh sesama perempuan. Mulai dari persoalan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Selain itu, keterwakilan perempuan tersebut juga untuk memastikan kepentingan dan isu-isu perempuan tidak terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Jika perempuan tidak terlibat dalam BPD, maka kebijakan desa bisa bias gender. Aspirasi perempuan tidak akan muncul dalam Musyawarah Desa, dan APBDes tidak akan berpihak kepada perempuan,” tegas Erix.

















































































