Malang, Gesuri.id - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno bakal melakukan pemetaan langsung ke tiap kecamatan untuk mengklasifikasikan kondisi koperasi wanita (Kopwan), mulai dari yang mati total, mati suri, hingga koperasi yang masih berkembang.
Langkah ini disiapkan untuk menghidupkan kembali koperasi yang tidak lagi aktif sekaligus menentukan pola pendampingan sesuai kebutuhan.
Temuan tersebut mengemuka saat Sri Untari menggelar Serap Aspirasi Reses Anggota DPRD Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kota Batu dan Malang Barat.
Dalam forum itu, ia mendapati banyak Kopwan yang mati suri karena tidak lagi mampu menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RA…
[21:32, 21/11/2026] Effatha Tamburian Gesuri. id: Wiwin Sumrambah: Pemberdayaan Masyarakat Tak Cukup Hanya Bantuan Fisik
Mojokerto, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Wiwin Sumrambah menegaskan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya melalui bantuan fisik, tetapi juga perlu diwujudkan lewat pelatihan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan agar warga mampu mengembangkan potensi secara mandiri.
Hal itu disampaikan Wiwin saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Dusun Trowulan, Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (21/11/2026).
Wiwin mencontohkan sejumlah program yang telah diperjuangkan sepanjang 2026, mulai dari pengembangan wisata di Desa Bejijong melalui fasilitasi pengisian kamar penginapan milik masyarakat. Jumlah kamar yang semula 25 unit bertambah menjadi 50 setelah mendapat tambahan dukungan dari dinas.
Selain pengembangan wisata, ia juga mendorong pemberdayaan seni budaya melalui bantuan gamelan untuk Komunitas Mojopahit, pelatihan UMKM di Trawas, serta pelatihan kebencanaan untuk membentuk Desa Tangguh Bencana di Cempokolimo, Kecamatan Pacet.
Wiwin turut memperjuangkan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar produk lokal semakin memiliki daya saing dan mampu memperluas pasar.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pendataan masyarakat menjadi salah satu kunci agar program pemberdayaan tepat sasaran.
Ia meminta pengurus ranting memperkuat pendataan warga, mulai dari pekerjaan hingga keterampilan yang dimiliki, sehingga pelatihan maupun bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
“Saya berharap akan banyak mendengar keluhan dan masukan dari jenengan semua. Apa yang harus saya kerjakan untuk jenengan. Saya ini wakil jenengan dan saya bekerja dengan masukan dari jenengan sedanten,” ujar Wiwin.
Dalam dialog reses, warga menyampaikan beragam aspirasi. Di antaranya harapan pengadaan bus wisata untuk PAC PDIP Trowulan, perbaikan jalan yang kerap tergenang saat hujan, hingga persoalan perubahan desil dan kendala pencairan bantuan sosial melalui Bank BNI.
Menanggapi permintaan pengadaan kendaraan, Wiwin menjelaskan bantuan tersebut saat ini memiliki ketentuan tersendiri. Bantuan kendaraan tersedia bagi yayasan, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau dulu masih bisa, nah saat ini aturannya berbicara begitu,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan terdapat pembatasan usulan bantuan pembangunan fisik dalam satu desa. Sementara bantuan untuk masjid tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, termasuk ketentuan tidak menerima bantuan dalam jangka waktu satu tahun.

















































































