Ikuti Kami

Hari Yulianto Dicurhati Warga Buduran Sidoarjo Soal Desil, Layanan PDAM, Hingga Minimarket Masuk Kampung

Perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat berdampak besar terhadap akses warga terhadap bantuan pemerintah seperti bansos

Hari Yulianto Dicurhati Warga Buduran Sidoarjo Soal Desil, Layanan PDAM, Hingga Minimarket Masuk Kampung
Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Yulianto, di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo - Foto: Web DPD PDI Perjuangan Jatim

Sidoarjo, Gesuri.id  – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Yulianto, di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Problem tersebut diutarakan warga mulai dari ketidakakuratan data desil penerima bantuan sosial (bansos), belum meratanya jaringan PDAM dan gas rumah tangga, hingga menjamurnya minimarket berjaringan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kegiatan reses tersebut, Hari Yulianto didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, Tarkit Erdianto dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Raymond Tara.

Salah seorang warga asal Desa Pagerwojo, Saiful menyampaikan langsung berbagai keluhan tersebut. Ia menyoroti perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai berdampak besar terhadap akses warga terhadap bantuan pemerintah seperti bansos, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurutnya, terdapat warga yang kondisi ekonominya tergolong kurang mampu, tetapi justru masuk dalam kelompok desil tinggi. Sebaliknya, warga yang relatif mampu malah tercatat dalam kelompok penerima bantuan.

“Setelah dilakukan pendataan, banyak perubahan masalah desil. Warga yang sebenarnya miskin bisa menjadi kaya dalam pendataan, sementara yang mampu justru masuk kategori miskin dan mendapatkan bantuan pemerintah. Bahkan, ada anak-anak yang ingin (beasiswa) kuliah tetapi terkendala desil,” ungkap Saiful, Sabtu (21/11/2026).

Dihadapan Hari Yulianto, ia berharap pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan evaluasi dan koreksi terhadap data kesejahteraan masyarakat agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Hari Yulianto mengakui bahwa persoalan desil menjadi salah satu masalah serius yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Ia menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kategori. Desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat prasejahtera, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Menurut Hari, salah satu penyebab ketidakakuratan data adalah proses pendataan yang tidak berjalan optimal. Sebagian masyarakat sudah merasa jenuh ketika diwawancarai petugas, sehingga informasi yang diterima kurang lengkap. Akibatnya, petugas terkadang memperkirakan kondisi masyarakat berdasarkan informasi yang terbatas.

“Ketika ditelusuri, salah satu faktor tertingginya adalah masyarakat sudah merasa jenuh diwawancarai petugas sensus. Akhirnya petugas memperkirakan kondisi warga. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya masuk desil bawah justru mengalami kenaikan desil,” jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut menyampaikan bahwa masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan melalui kanal resmi Kementerian Sosial, termasuk melalui laman Cek Bansos, dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto kondisi rumah dan dokumen rekening listrik.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan secara mandiri akan melalui proses verifikasi yang membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Selain jalur mandiri, Hari menyarankan agar masyarakat dapat memanfaatkan pemerintah desa sebagai jalur pengusulan perubahan data.

Menurutnya, pemerintah desa dapat menggelar musyawarah, membuat berita acara, serta melengkapi usulan dengan bukti pendukung untuk kemudian disampaikan kepada bupati dan diteruskan kepada Kementerian Sosial.

Quote