Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Hj. Espin Tulie, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan Biro Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo berjalan lebih efektif.
Menurutnya, kedua biro tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan sehingga perlu didukung anggaran, struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang memadai.
“Biro Ekbang ini ibarat intelijen pemerintah daerah karena mereka yang turun melakukan monitoring dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Namun tugas besar itu belum didukung anggaran yang memadai,” kata Espin, dkutip Sabtu (25/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Espin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Inogaluma DPRD yang membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, rapat tersebut merupakan lanjutan pembahasan KUA-PPAS 2027. Setelah sebelumnya membahas program bersama Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan, kali ini Komisi III memfokuskan pembahasan pada Biro Ekbang dan Biro PBJ.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menemukan masih minimnya dukungan anggaran bagi Biro Ekbang. Padahal, biro tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan, mulai dari sektor infrastruktur, pertanian, perikanan, ketahanan pangan hingga pengembangan UMKM.
Selain persoalan anggaran, Komisi III juga menyoroti belum lengkapnya struktur organisasi di lingkungan Biro Ekbang. Espin menjelaskan masih terdapat jabatan kepala bagian yang belum terisi, sehingga berpotensi menghambat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di internal biro.
Sementara itu, pembahasan bersama Biro PBJ mengungkap masih terbatasnya jumlah aparatur sipil negara yang memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Espin, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan mendorong agar ada anggaran untuk pelatihan sehingga lebih banyak ASN yang memiliki sertifikat PPK. Ini penting agar pelaksanaan proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Komisi III juga menilai perlunya penataan kelembagaan di Biro PBJ seiring dengan adanya distribusi sebagian fungsi pengadaan ke sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penataan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Gorontalo sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Lebih lanjut, Espin menegaskan setiap usulan anggaran dalam APBD Tahun 2027 harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan pada program-program yang mampu menciptakan daya ungkit terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau memang anggaran itu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, tentu harus kita dukung. Tetapi kalau tidak memberikan manfaat yang signifikan, tentu harus menjadi bahan evaluasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh hasil pembahasan bersama mitra OPD akan menjadi bahan Komisi III dalam pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo.
Selain itu, Komisi III juga akan meminta data pendukung dari masing-masing OPD agar setiap rekomendasi yang disampaikan memiliki dasar yang kuat serta mampu mendorong penyusunan APBD 2027 yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
