Jakarta, Gesuri.id - Ketua Institut Sarinah, Eva Sundari, sangat gembira dengan rencana Menlu AS Anthony Blinken memasukkan kajian hak asasi tentang isu-isu perempuan, termasuk yang berasal dari Indonesia.
Deplu AS telah merilis Laporan Tahunan HAM 2021. Berbeda dengan sebelumnya, ketika merilis laporan ini Menlu AS Anthony Blinken mengatakan akan mengeluarkan tambahan laporan pada pertengahan tahun ini, khusus tentang hak-hak reproduksi perempuan.
Baca: Eva Beri Penjelasan Menohok ke Rocky Gerung
Laporan Tahunan HAM Tahun 2021 yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika pertengahan pekan lalu masih berisi kajian tentang kemajuan dan kemunduran pelaksanaan hak asasi manusia di dunia sepanjang tahun 2020 lalu.
Ketika merilis laporan itu, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken secara terang-terangan menyebut laporan itu tidak seimbang dan tidak mencerminkan kebijakan pemerintahan Biden karena tidak memuat beberapa isu substantif yang menjadi fokus perhatian Amerika selama bertahun-tahun, khususnya soal hak-hak reproduksi perempuan.
Isu ini tidak ada dalam empat laporan tahunan sebelumnya yang dirilis pemerintahan Donald Trump. Oleh karena itu Blinken mengatakan akan mengeluarkan adendum atau laporan tambahan tentang hal ini.
“Saya menyambut gembira dengan rencana penulisan evaluasi untuk pemenuhan HAM yang digagas Amerika dengan menyertakan kinerja dalam bidang kesetaraan gender. Walaupun sebelum pandemi sudah ada kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yang diperkuat dengan temuan Indeks Pembangunan Manusia UNDP bahwa keduanya sama-sama membaik, tapi untuk perempuan membaiknya hanya sedikit," kata Eva.
Baca: Eva: Kesetaraan Politik Bagi Perempuan Belum Terwujud
"Walhasil kesenjangan di antara keduanya makin lebar. Setelah pandemi ini semakin buruk, KDRT naik, kekerasan lain di luar KDRT naik, angka kawin anak naik. Ini senada dengan temuan Oxfam, OECD dll bahwa pandemi semakin memperdalam kemiskinan di semua negara, termasuk Indonesia. Perempuan merasakan dampak yang lebih buruk dibanding laki-laki," jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mendorong pengembangan strategi pembangunan alternatif yang lebih pro keadilan sosial sehingga lebih adil pada kelompok minoritas, khususnya perempuan.
