Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengingatkan pemerintah untuk tetap konsisten menindaklanjuti penutupan tambang-tambang bermasalah di Indonesia, menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Jangan sampai nanti kalau situasi sudah reda, aktivitas tambang berjalan lagi seperti biasa,” ujar Evita melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/6/2025).
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa perusahaan yang sudah membuka lahan di kawasan konservasi harus bertanggung jawab, termasuk melakukan pemulihan dan penghijauan wilayah terdampak.
“Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kawasan konservasi seperti sedia kala,” tegasnya.
Evita juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah dalam penerbitan izin tambang, terutama di kawasan pulau-pulau kecil Raja Ampat seperti Pulau Kawe dan Pulau Manuran.
Menurutnya, agenda hilirisasi mineral seharusnya tidak mengorbankan aset ekologi dan pariwisata berkelanjutan.
“Ini ironi. Di forum internasional kita menjual narasi hilirisasi, tapi di lapangan, kita merusak wilayah yang justru harus dijaga mati-matian. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi langkah yang keliru,” ujarnya.
Ia merujuk pada laporan Greenpeace yang menyebutkan bahwa eksploitasi nikel di tiga pulau kecil Raja Ampat telah menghancurkan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi khas kawasan tersebut.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
“Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Papua, tapi brand internasional yang lebih bernilai dari sekadar ekspor feronikel. Ini bukan soal emosi, tapi soal nilai ekonomi jangka panjang,” tambah Evita.
Evita juga menyoroti kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Ia menyebutkan, pada tahun 2020, sektor wisata menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp 7 miliar.
“Jangan pertaruhkan masa depan daerah demi proyek tambang yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tandasnya.
