Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman).
Ia menilai kebijakan saat ini belum cukup kompetitif untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN yang sudah lebih longgar dalam pemberian bebas visa kunjungan.
Permintaan ini mengemuka di tengah tren negara-negara kawasan yang berlomba meningkatkan kunjungan pascapandemi COVID-19 dengan membuka akses masuk yang lebih mudah bagi turis internasional.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing
Evita menegaskan Indonesia harus segera menyesuaikan kebijakan agar tidak tertinggal dari negara lain.
“Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” katanya.
Ia menjelaskan hampir semua negara ASEAN, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, dan Myanmar, telah memberikan bebas visa bagi sebagian besar wisatawan asing dari pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, hingga Timur Tengah.
Padahal, Indonesia memiliki destinasi unggulan kelas dunia seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, hingga Borobudur.
Evita menyebut peluang pariwisata nasional justru belum dimaksimalkan karena kebijakan visa yang kurang mendukung.
Kebijakan bebas visa terbukti mendongkrak kunjungan wisman secara signifikan di negara-negara tetangga, sementara Indonesia justru mencabut fasilitas bebas visa pada saat negara lain memperluas kebijakan tersebut.
Data Perbandingan Kunjungan Wisman 2025
Evita turut menyoroti perbedaan mencolok dalam realisasi kunjungan wisata.
Malaysia: 28 juta wisatawan dalam delapan bulan pertama 2025
Thailand: 24 juta wisatawan dalam sembilan bulan pertama 2025
Indonesia: 11,43 juta wisatawan dalam sembilan bulan pertama 2025
“Bali memang ramai, tapi destinasi lain seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya masih sepi,” ujarnya.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Menurutnya, kebijakan bebas visa dapat memberikan efek berantai bagi perekonomian nasional: meningkatkan jumlah kunjungan wisman, meningkatkan belanja wisatawan untuk UMKM, transportasi, hotel, restoran, membuka lapangan kerja, memperkuat industri ekonomi kreatif, mendorong investasi dan konektivitas udara
Komisi VII DPR menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif dan tidak sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing pariwisata.
Meski begitu, DPR menyerahkan kepada pemerintah terkait pemilihan negara mana yang akan menerima fasilitas bebas visa, dengan tetap memperhatikan keamanan nasional dan aspek imigrasi.
“Apakah dikembalikan seperti sebelumnya untuk 159 negara atau dipilih berdasarkan potensi kunjungan, kami persilakan pemerintah yang menentukannya,” kata Evita.
