Ikuti Kami

Evita Nursanty Ingatkan Cegah Bantuan UMKM Jadi Bancakan

Perlu sinergi, pengawasan, dan grand design yang jelas agar bantuan UMKM tidak tumpang tindih dan jadi bancakan oknum.

Evita Nursanty Ingatkan Cegah Bantuan UMKM Jadi Bancakan
Anggota Komisi VI DPR RI Dr Evita Nursanty, MSc.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Dr Evita Nursanty, MSc mendukung upaya pemerintah membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. 

Meski begitu Evita berharap adanya sinergi, pengawasan, dan grand design yang jelas agar bantuan UMKM itu tidak tumpang tindih dan jadi bancakan oknum.

Baca: Tagihan Listrik Naik, Alasan PLN Akibat WFH Tak Masuk Akal

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menanggapi informasi sembilan BUMN yang menyatakan mendukung untuk pengembangan platform digital Pasar Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (PaDi UMKM). 

Melalui platform PaDi UMKM, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan, dan meningkatkan efisiensi.

“Kita tentu mendukung upaya membantu UMKM, tapi semoga ini tidak hanya manis dalam pemberitaan saja. Sebab kan terlalu banyak yang mengatasnamakan membantu UMKM. Termasuk soal digitalisasi itu memang penting, tapi sebelum kesana coba bantu dulu mereka bagaimana packaging dan higienitas produk UMKM yang baik dan benar apalagi masa pandemi Covid-19 banyak pertanyaan apakah mereka menjalankan protokol kesehatan. Sebab kalau mau masuk digital kan itu free, ada banyak platform,” kata Evita.

Evita  sering turun ke daerah, merasakan sendiri produk UMKM enak, tapi kemasannya sangat tidak bagus, dan dipertanyakan higienitasnya. Jadi kalau problem ini tidak dipecahkan, UMKM  akan kalah bersaing. “Mau masuk ke platform apapun termasuk yang PaDi UMKM mereka akan kalah. Memang mereka diberikan pelatihan saya tahu dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan lainnya, tapi hanya sebatas tahu masalah  tidak dibantu untuk memecahkan masalah secara langsung,” sambungnya.

Lebih mengherankan lagi karena di setiap kunjungan ke daerah berbagai institusi selalu mengklaim memberikan bantuan UMKM, termasuk itu BUMN energi, telekomunikasi, perbankan, hingga pemda. “Semua yang hadir mengaku menawarkan bantuan ke UMKM, jadi seharusnya UMKM di daerah itu sudah luar biasa kuatnya. Jadi ini perlu pengawasan dan sinergisitas juga. Maksud saya jangan jadi kebohongan saja keberpihakan kita kepada UMKM ini. Perlu ada koordinasi, evaluasi dan grand design.”

Baca: Evita Prihatin dengan PSBB Transisi di Jakarta

Secara khusus Evita kemudian mempertanyakan realisasi bantuan untuk UMKM yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga dari pusat hingga ke daerah pada masa Covid-19. Sebab Menkeu Sri Mulyani pernah mengungkapkan pemerintah telah menganggarkan tambahan belanja perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM dalam APBN 2020 mencapai Rp255,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan program subsidi bunga untuk UMKM dan Ultra Mikro. Total anggaran untuk program subsidi bunga adalah sebesar Rp34,15 triliun, dengan jumlah debitur penerima subsidi bunga sebanyak 60,66 juta rekening. 

Berbagai lembaga yang terlibat bagi Usaha UMKM dengan stimulus kredit UMKM meliptui perbankan, BPR, perusahaan pembiayaan,  termasuk stimulus kredit melalui KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian, koperasi, petani, LPDB, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, UMKM Pemda, UMKM online,  koperasi penyalur UMI.

Di Kementerian Koperasi dan UKM sendiri untuk urusan digital-digitalan juga punya program Go Digital. Selain memiliki program stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun, dan diskon 25 persen untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun. Kemudian stimulus yang kedua dalam bentuk bantuan tunai, untuk sektor mikro. 

“Bahkan kemarin Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun, dan untuk Bahana Rp6 triliun. Judulnya semua adalah untuk UMKM. Maksud saya ini harus diawasi semua, kemudian coba kita evaluasi semua, kita sinkronkan jangan sampai tumpang-tindih. Saya juga kuatir data-data UMKM di lembaga keuangan itu apakah sudah benar atau tidak, termasuk yang di kementerian dan lembaga lain. Road map ini khusus UMKM harus jelas sehingga kita tahu mau kemana,” ucap Evita lagi.

Apalagi, bantuan stimulus ini masih selalu berputar pada stimulus kredit, belum pada bantuan langsung untuk modal kerja bagi mereka yang sudah sulit untuk bergerak saat ini. “Jadi selain kita sinkronkan datanya, juga kita ingin mendorong lembaga keuangan untuk membantu penyaluran kredit modal kerja untuk UMKM ini harus segera direalisasikan. Jangan data stimulus kredit dan subsidi bunga dibesar-besarkan lalu dijadikan alasan untuk menahan kredit modal kerja. Pak Presiden Jokowi rapat terbatas membahas  Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM 15 April 2020 sudah memerintahkan soal kredit modal kerja ini juga harus segera dilaksakanan komprehensif, jangan menunggu UMKM itu mati.”

"Kita minta semua kebutuhan ini betul-betul dihitung anggarannya, jangan terkesan kita terlalu perduli kepada UMKM tapi UMKM-nya tidak merasa terbantu. Bahkan banyak yang mati sebelum kondisi pandemi Covid-19 dapat diatasi sepenuhnya,” ujar Evita Nursanty

Quote