Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia menilai kebijakan layanan kesehatan gratis yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, khususnya warga di wilayah pedalaman Dusun Sija, Desa Sidoan Barat, Kecamatan Tinombo.
Sorotan tersebut mencuat menyusul keluhan warga yang mengaku masih diminta melakukan pembayaran secara tunai saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo.
Fathia menyampaikan kritik meski pimpinan DPRD menyarankan agar persoalan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Parigi Moutong dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Menurut Fathia, salah satu akar persoalan terletak pada belum diperpanjangnya kontrak dokter spesialis di Rumah Sakit Tinombo.
Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Kontrak dokter spesialis yang terputus seharusnya segera diperpanjang. Ini penting karena keluhan masyarakat terus bermunculan akibat keterbatasan layanan,” ujar Fathia dalam rapat paripurna DPRD, Senin (19/1).
Ia mengungkapkan, selama hampir sepekan sejumlah anak dari Dusun Sija yang menderita diare dirawat di Rumah Sakit Tinombo.
Namun, karena tidak tersedia dokter spesialis anak, penanganan hanya dilakukan oleh dokter umum.
Ironisnya, keluarga pasien justru dibebankan biaya perawatan meski tidak mendapatkan layanan dari dokter spesialis.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Pasien tidak ditangani dokter spesialis anak, tapi tetap dimintai biaya,” ungkap anggota Komisi II DPRD itu.
Fathia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Tinombo.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Dari hasil komunikasi tersebut, pihak BPJS menyampaikan bahwa mekanisme yang diterapkan rumah sakit dianggap telah sesuai ketentuan.
Meski demikian, ia tetap berupaya mencari solusi dengan berkomunikasi langsung ke bagian administrasi rumah sakit agar pasien dapat diakomodasi dalam program Berani Sehat.
“Jangan dipersulit. Masyarakat sudah dirugikan karena tidak mendapat layanan dokter spesialis, saat pulang justru dibebani biaya,” tegas mantan jurnalis harian mercusuar itu.
