Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, menyarankan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mundur dari jabatannya menyusul keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengembalikan status empat pulau ke wilayah Provinsi Aceh.
"Pak Tito Karnavian sudah selayaknya mengundurkan diri sebagai Mendagri karena Tito Karnavian memang tidak becus mengurus kementerian ini," kata Ferdinand, Rabu (18/6).
Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek (Kecil), dan Mangkir Gadang (Besar) dikembalikan ke Aceh. Keputusan ini menganulir Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Provinsi Sumatra Utara.
Ferdinand mengkritik tajam sikap Tito Karnavian yang menurutnya tidak memahami secara utuh sejarah dan data administrasi daerah yang menjadi tugasnya sebagai pembina wilayah.
"Kalau jadi Mendagri sebagai pembina daerah, harus tahu, dong, semua tentang daerah karena dia pembina. Jadi, dia cuma cari alasan," ucapnya.
Sebelumnya, Tito dalam keterangannya pada Selasa (17/6) mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen asli dari tahun 1992 yang menyebut empat pulau itu masuk wilayah Aceh. Padahal, pemerintah memiliki Kepmendagri Nomor 111 yang berisi hasil kesepakatan antara Gubernur Sumatra Utara saat itu, Raja Inal Siregar, dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan mengenai batas administrasi dua provinsi pada 1992.
Menurut Ferdinand, polemik ini menjadi pelajaran berharga bagi pejabat negara agar lebih hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan.
"Ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat negara untuk tidak menunjukkan kebodohannya dalam memerintah," jelasnya.
Meski demikian, Ferdinand menyambut baik keputusan Presiden Prabowo yang dianggap telah meluruskan kebijakan yang keliru terkait empat pulau tersebut.
"Ya, keputusan Pak Prabowo tersebut yang mengembalikan empat pulau ke Aceh saya pikir itu keputusan tepat, ya, dan itu harus diapresiasi dan dihormati karena memang seharusnya empat pulau itu berada di wilayah administrasi Aceh," pungkasnya.
