Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memastikan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk dimintai penjelasan terkait berbagai polemik yang mencuat di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia.
Pemanggilan itu direncanakan dalam rapat kerja khusus yang akan digelar pekan depan.
"Kita sudah mengagendakan akan ada rapat kerja khusus dengan Menteri Dalam Negeri, tidak hanya Pulau Enggano dan Raja Ampat dan kasus yang antara Aceh dan Medan,” kata Aria Bima, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, Komisi II DPR juga telah menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah daerah pesisir dan kepulauan pada 7 Juli mendatang.
Agenda itu disiapkan untuk membahas secara menyeluruh berbagai persoalan menyangkut pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia.
"Kami telah mengagendakan kalau tidak salah tanggal 7 mengundang Kabupaten, Kota dan Provinsi daerah pesisir dan kepulauan untuk kita bahas semua hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, masalah wilayah perbatasan, masalah undang-undang yang terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan dan daerah pesisir,” ucap legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menekankan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional maupun kawasan Geopark.
Menurutnya, banyak kawasan yang kini menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan dan perlindungan wilayah.
"Jadi persoalannya ini banyak. Misalnya persoalan Raja Ampat, itu masalah pengelolaan daerah kepulauan dengan persoalan Geopark. Sama dengan daerah yang ada juga di Medan. Medan ini selain tiga pulau tersebut juga masalah Toba yang sudah diancam oleh PBB untuk dicabut Geopark-nya karena pengelolaan pemerintah yang tidak serius,” jelas Aria Bima.
Selain membahas soal wilayah kepulauan dan destinasi wisata, Komisi II juga akan meminta klarifikasi Mendagri mengenai isu-isu lingkungan yang kerap dikeluhkan masyarakat, termasuk pencemaran udara dan dampak negatif dari tambak udang di wilayah pesisir.
"Kemudian kita juga mulai banyak keluhan bagaimana pencemaran terhadap berbagai daerah pesisir dengan adanya tambak udang. Jadi banyak hal, maka Komisi II mengadakan rapat khusus untuk Kabupaten dan Kota serta kepulauan untuk wilayah pesisir,” ungkapnya.
Rapat tersebut nantinya diharapkan menjadi forum yang komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan daerah kepulauan dan pesisir, sekaligus mencari solusi konkret atas berbagai persoalan yang mencuat.
