Jakarta, Gesuri.id – Komisi XI DPR RI menyoroti tantangan besar yang dihadapi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yakni kewajiban membayar utang jumbo senilai Rp1.300 triliun yang ditinggalkan pendahulunya, Sri Mulyani.
Dalam rapat kerja perdananya bersama Menkeu Purbaya, Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mempertanyakan strategi pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tahun ini.
“Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini?” ujar Harris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Harris juga mengingatkan adanya rencana pemerintah menarik utang baru untuk membiayai APBN 2026. “Untuk tahun depan kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menegaskan komitmennya menjaga agar pengelolaan fiskal tetap efektif dan utang yang ditarik benar-benar produktif. “Dan utang yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi,” jelasnya.
Sebagai catatan, tahun ini pemerintah harus menyiapkan Rp833,9 triliun untuk membayar utang jatuh tempo dan Rp599,4 triliun untuk bunga utang. Sementara dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana kembali menarik utang baru senilai Rp781 triliun.
Dengan kondisi ini, DPR menekankan pentingnya strategi fiskal yang hati-hati agar beban utang tidak mengancam stabilitas ekonomi nasional.
