Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan respon resmi atas tuntutan 17+8 dari koalisi masyarakat sipil yang belakangan ramai digaungkan melalui sejumlah influencer.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Jumat (5/9).
Dalam pernyataannya, Fraksi PDI Perjuangan terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidakpuasan publik yang salah satunya berakar dari kinerja DPR RI. Fraksi menegaskan, suara rakyat adalah amanat konstitusi yang harus dipandang serius.
BaCe: Teguh Prakosa Ungkap Program dan Agenda Kerjanya
“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memandang dengan serius tuntutan masyarakat karena itu adalah amanat konstitusi,” demikian pernyataan tertulis yang diterima.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan sejumlah komitmen konkret. Di antaranya, menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR serta melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dan komisi.
Selain itu, Fraksi juga berjanji melakukan pembenahan internal dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai masukan yang membangun. PDI Perjuangan turut menyatakan dukungan penuh terhadap agenda reformasi kelembagaan DPR RI yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Fraksi PDI Perjuangan juga menginstruksikan seluruh anggotanya untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing. Para legislator diwajibkan aktif menyerap aspirasi masyarakat, mendengarkan langsung kebutuhan warga, dan menjadikannya dasar dalam setiap keputusan politik Fraksi.
“Fraksi PDI Perjuangan akan mengoptimalkan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI agar aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara langsung dan efektif,” tegas pernyataan itu.
BaCe: DPRD Jatim Soroti Alokasi Anggaran Bagi Tiap OPD
Tak hanya fokus pada reformasi kelembagaan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan dukungan atas pembentukan tim investigasi independen yang kredibel dan berintegritas. Tim tersebut diharapkan dapat mengusut tuntas peristiwa aksi demonstrasi damai yang berujung anarkis hingga menimbulkan korban jiwa.
“Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal aspirasi masyarakat untuk membentuk Tim Investigasi independen dalam mengusut peristiwa tersebut, demi menjaga kedaulatan negara dan martabat demokrasi,” tulis Fraksi.
Dengan pernyataan ini, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan rakyat serta memastikan proses reformasi DPR berjalan sesuai aspirasi publik.
