Denpasar, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali memberikan apresiasi atas keterbukaan penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster terkait laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali oleh BPK, terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali.
"Kami memberikan apresiasi atas keterbukaan penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali oleh BPK, terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali," kata Juru Bicara Pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Ni Wayan Sari Galung pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (14/2).
Baca: Koster Tinjau Progres Proyek Short Cut & Bendungan Tamblang
Sari Galung meminta penjelasan terkait terjadi selisih antara apa yang tertuang pada Perda Nomor 2 tahun 2021 dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, yakni selisih sebesar Rp579 juta.
Selain itu, kata dia, sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/HK/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali menyatakan besaran penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp30 miliar dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp15 miliar.
Baca: Wagub Cok Ace Launching Buku Padmabhuwana Bali
Sari Galung mengatakan Fraksinya mendukung langkah Gubernur Bali untuk melakukan kebijakan strategis tersebut secara bertahap menuju kepemilikan saham mayoritas, di tengah kapasitas fiscal yang masih sangat berat.
"Ke depan, Gubernur Bali perlu memikirkan langkah-langkah strategis agar Pemerintah Provinsi Bali bisa menjadi pemegang saham mayoritas di BPD Bali," ujarnya.
