Jakarta, Gesuri.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang segera mengevaluasi kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pasalnya, hingga menjelang akhir September 2026, penyerapan anggaran pada dinas-dinas tersebut masih di bawah 40 persen.
Desakan tersebut disampaikan Natala saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (30/9).
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Natala menilai, lambatnya realisasi anggaran di sejumlah dinas vital—termasuk lima dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)—berpotensi kuat menghambat pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
"Kalau kita lihat kenyataan di lapangan, sampai akhir September ini realisasi di lima dinas besar rata-rata masih di bawah 40 persen," ujar Natala.
Ia juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang cenderung stagnan pada awal hingga pertengahan tahun, tetapi mendadak melonjak drastis saat mendekati penutupan tahun anggaran. Menurutnya, Pemkab Karawang perlu melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola program.
"Jangan sampai bekerja tujuh atau delapan bulan realisasinya di bawah 40 persen, lalu dalam tiga bulan terakhir dipaksakan melonjak di atas 90 persen. Ini harus menjadi evaluasi bersama," tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Selain serapan anggaran, Natala mengkritik fenomena Tunda Bayar (TB) yang terus berulang dalam pengelolaan APBD Karawang. Ia menganalogikan persoalan TB seperti penyakit kronis yang menggerogoti kesehatan fiskal daerah.
"Saya berharap Pak Bupati menjadikan ini momen untuk mengevaluasi seluruh dinas. Kami merupakan partai koalisi pendukung Bupati, tetapi kami tidak ingin APBD kita dalam setiap perubahan selalu diwarnai masalah tunda bayar," ucapnya.
Kendati demikian, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi langkah Bupati Karawang yang gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Natala mengingatkan agar penegakan disiplin tersebut juga menyasar tingkat kehadiran para pejabat eksekutif dalam agenda resmi seperti rapat paripurna DPRD.
"ASN di kantor harus dipastikan benar-benar bekerja. Hari ini pun (saat sidang paripurna) tolong dievaluasi, karena kursi pejabat eksekutif masih banyak yang kosong," pungkasnya.
