Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok memandang bahwa silpa yang besar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp224 miliar mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan anggaran.
"Fraksi PDI Perjuangan berharap agar ke depan perencanaan anggaran dilakukan secara lebih realistis dan implementatif," ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok, Indah Ariani dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Indah memaparkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan beberapa catatan strategis dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
"Pertama, Pemerintah Kota Depok perlu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui digitalisasi dan penguatan sistem pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbasis kinerja," jelasnya.
Selanjutnya, dalam belanja hibah dan bantuan sosial perlu disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, serta dihindari dari kepentingan politik jangka pendek.
"Kami meminta agar perencanaan program pembangunan tidak bersifat seremonial, namun benar-benar berdasarkan kebutuhan ril masyarakat di kecamatan dan kelurahan," tuturnya.
Sesuai dengan tujuannya, katanya lagi, bahwa laporan realisasi anggaran dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai realisasi dan anggaran suatu entitas pelaporan secara tersanding, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian atas target yang telah ditetapkan.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"Secara komprehensif, Pemerintah Kota (Pemkot) diwajibkan memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan daerah jangka panjang menengah dan pendek," tuturnya.
Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di wilayah mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan berkesinambungan.
Dirinya juga mengimbau Badan Anggaran DPRD Kota Depok untuk memeriksa hasil dan manfaat (outcome dan impact) dari realisasi APBD bagi warga Kota Depok.
"Kami percaya bahwa hasil dari kerja Badan Anggaran dalam membahas Laporan Pertanggungjawaban Pemkot Depok bukan hanya pada seberapa sempurna administrasi dan laporan keuangan Pemerintah Kota, akan tetapi juga dan lebih penting kepada seberapa besar manfaat yang diterima warga kota dari setiap rupiah yang dibelanjakan," jelasnya.
