Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram menyampaikan sejumlah catatan dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan belanja daerah dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Kota Mataram tahun anggaran 2024 yang digelar, Kamis (3/7).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ni Luh Arini, menyampaikan apresiasi atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah yang melampaui target. Dari target sebesar Rp195 miliar, realisasinya mencapai Rp215,71 miliar atau 110,62 persen.
“Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Namun kami juga meminta penjelasan lebih lanjut terkait objek pajak mana saja yang belum mencapai target agar pemungutannya dapat dioptimalkan ke depan,” ujarnya.
PDI Perjuangan juga menyoroti tunggakan pajak parkir yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram. Pihaknya meminta kejelasan sejauh mana penyelesaian tunggakan tersebut.
Sementara itu, untuk retribusi daerah, Fraksi PDI Perjuangan menilai kinerjanya masih jauh dari harapan. Dari target sebesar Rp57,5 miliar lebih, realisasi hanya Rp39,7 miliar lebih atau 69,12 persen. Padahal, menurut PDI Perjuangan, sektor retribusi seperti parkir di tepi jalan umum dan pasar memiliki potensi yang besar.
“Pada tahun 2022 dan 2023 kami telah menyarankan agar dilakukan audit khusus oleh BPKP terhadap dua objek retribusi tersebut. Kami mempertanyakan apakah saran itu sudah dilaksanakan, mengingat realisasi tahun 2024 ini kembali tidak mencapai target,” jelasnya.
Fraksi meminta agar penetapan target retribusi pada masa mendatang lebih realistis dan disesuaikan dengan potensi riil di lapangan.
Di sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi mencapai 98,35 persen dari target Rp15,2 miliar. Namun Fraksi PDI Perjuangan tetap meminta rincian kontribusi masing-masing perusahaan daerah seperti PDAM Giri Menang dan PT Bank NTB Syariah.
“Kami menyarankan agar pemerintah kota mempertimbangkan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah tersebut guna meningkatkan penerimaan dividen di masa mendatang,” ujarnya.
Untuk kategori lain-lain PAD yang sah, realisasi sebesar Rp254,23 miliar atau 109,03 persen dari target. PDI Perjuangan kembali mengingatkan agar penetapan target disesuaikan dengan potensi yang ada, seperti yang sudah mereka sampaikan dalam tahun-tahun sebelumnya.
Dari pendapatan transfer, realisasi tercatat 99,28 persen. Fraksi PDI Perjuangan mendorong eksekutif untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan agar Kota Mataram mendapatkan pagu anggaran yang definitif dan tidak mengganggu belanja daerah.
Di sisi belanja daerah, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp1,773 triliun dari target Rp1,907 triliun atau sebesar 92,97 persen. Fraksi menyoroti beberapa aspek penting, antara lain kurangnya perincian dalam belanja operasi.
“Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bansos hanya disebutkan realisasinya saja, tanpa perincian per komponen. Ini kami minta untuk dijelaskan,” ungkap juru bicara fraksi.
Belanja modal yang terealisasi sebesar Rp352,03 miliar dari target Rp373,36 miliar atau 94,29 persen juga mendapat perhatian. Fraksi menanyakan apakah masih ada program dan kegiatan belanja modal yang belum diselesaikan, serta nilai nominal dari kegiatan tersebut.
Mengenai belanja tak terduga, dari target Rp5 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp2 juta atau 0,05 persen. PDI Perjuangan menilai penetapan belanja ini terlalu tinggi dan menyarankan agar targetnya disesuaikan dengan kondisi nyata.
Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 mencapai Rp166,44 miliar. Rinciannya adalah SILPA BLUD RSUD Kota Mataram sebesar Rp4,75 miliar, dana kapitasi puskesmas Rp5,06 miliar, dan dana BOS Rp156 juta. Sementara SILPA murni APBD Kota Mataram sebesar Rp156,48 miliar.
PDI Perjuangan menyebutkan, dari jumlah tersebut, Rp89 miliar lebih masih bisa digunakan pada perubahan APBD 2025. Mereka menyarankan agar dana tersebut dialokasikan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pengalokasian dana harus tepat sasaran dan menyasar sektor-sektor strategis serta mendukung kinerja SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan perekonomian daerah,” pungkasnya.
