Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangaan Kota Solo, Suharsono mengkritik keras pola mutasi pejabat yang kerap tertunda.
Ia mensinyalir adanya praktik bargaining atau tawar-menawar jabatan yang mencederai prinsip the right man on the right place.
"Mutasi yang diundur-undur itu menimbulkan spekulasi adanya tawar-menawar politik. Dampaknya fatal, birokrasi menjadi tidak profesional karena orang bekerja di bidang yang tidak sesuai kompetensinya," tegas Suharsono, Senin (23/2).
Baca: My Esti Desak BPS Perkuat Koordinasi
Ia mencontohkan beberapa ketimpangan penempatan pejabat BKPSDM diisi oleh figur tanpa latar belakang manajemen SDM, sementara pejabat yang ahli dalam inovasi UMKM justru di tempatkan di sana.
Bagian hukum terjadi eksodus personel ahli yang sudah bersertifikasi sebagai perancang perundang-undangan ke unit kerja non-relevan. OPD teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta BPJB (Badan Pengadaan Barang/Jasa) dinilai dipimpin oleh figur yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya.
"Bagian hukum itu leading sector legislasi. Jika perancangnya menyusut dari lima menjadi dua orang, eksekutif akan mandul dalam menyusun perda. Target Prolegda terancam gagal," tambahnya.
Suharsono juga mengungkap temuan serius terkait adanya pejabat kewilayahan yang memiliki rekam jejak intoleransi namun tetap dipertahankan. "Ini berbahaya bagi kohesi sosial Solo. Sudah ada masukan dari ketua DPRD, tapi kenapa masih dipertahankan?" tanyanya.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Dari sisi infrastruktur, PDI Perjuangan menilai drainase kota belum optimal karena genangan masih sering muncul saat hujan deras. Kualitas ruang terbuka hijau (RTH) pun dinilai masih gersang dan kurang pencahayaan pada malam hari.
Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono. Ia menyoroti program unggulan Rumah Siap Kerja yang hingga kini belum terasa dampaknya secara luas. Ia menilai program ini belum mendapat dukungan anggaran dan eksekusi yang konkret.
"Kami belum melihat Rumah Siap Kerja sebagai program prioritas. Jika tidak di-support secara konkret, dampaknya ke masyarakat akan tetap minim," ujar Daryono.
