Madiun, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah agar berpihak pada rakyat kecil. Salah satu sorotan utama disampaikan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanpa didahului pemutakhiran data objek pajak di lapangan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, menilai kebijakan kenaikan PBB tidak bisa dilakukan secara tergesa tanpa basis data yang akurat. Hal itu diungkapkannya saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026, Selasa (21/10/2025).
“Khusus untuk kenaikan PBB-P2, Fraksi PDI Perjuangan menolak sebelum dilakukan pemutakhiran data objek PBB-P2 secara riil sesuai dengan kondisi di lapangan oleh OPD terkait,” tegas Budi.
Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menambah angka pendapatan daerah.
“Program yang dirancang Pemerintah Daerah harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tidak sekadar bersifat seremonial atau administratif,” ujarnya.
Selain soal PBB, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti lambannya pelaksanaan sejumlah program pro-rakyat dan lemahnya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap visi kepala daerah.
“Banyak program yang berjalan lambat, seolah OPD tidak mendukung penuh program kepala daerah. Mulai dari program satu desa satu ambulans, ketahanan pangan, hingga permasalahan BPJS dan infrastruktur,” ungkapnya.
Menurut Budi, sejumlah jabatan kepala desa dan perangkat yang masih kosong, serta belum tuntasnya penyelesaian masalah energi terbarukan, menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja Pemkab.
Fraksi PDI Perjuangan berharap, seluruh masukan ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk membangun pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah daerah yang pro-rakyat, dan pada saat yang sama akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Budi.
