Ternate, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menjaga arah pembangunan daerah tetap berpihak pada rakyat, meski dihadapkan pada tantangan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara yang berlangsung tenang namun dinamis, sembilan fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud dan dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Merlisa Marsaoly, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Namun, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat kelemahan dalam perencanaan dan realisasi target PAD yang perlu segera dibenahi.
“Beberapa target PAD justru meningkat drastis tanpa didukung langkah teknokratis yang jelas, sementara target lain cenderung stagnan bahkan menurun. Kami mendorong agar pemerintah mengintegrasikan sistem e-payment dan e-tax di seluruh jajaran serta membangun dashboard monitoring PAD yang bisa diawasi secara real-time,” tegas Merlisa.
PDI Perjuangan menilai langkah digitalisasi sistem keuangan daerah penting untuk memperkuat transparansi, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta memperkecil potensi kebocoran pendapatan.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan ini mendapat tanggapan positif dari pihak eksekutif. Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk menjaga arah pembangunan di tengah tekanan fiskal.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi, pembahasan lanjutan APBD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih inovatif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
