Manokwari, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat menegaskan pentingnya Pemerintah Provinsi menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan ke-III di Ballroom Aston Niu Manokwari, Sabtu (6/9/2025).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Irsan Lie, menyampaikan bahwa apresiasi diberikan atas capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Namun, opini tersebut harus menjadi pemacu untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa mendatang.
“Catatan BPK harus diperhatikan serius. Penguatan pengendalian internal serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan menjadi kunci perbaikan tata kelola keuangan daerah,” tegas Irsan dikutip dari Koreri.com.
Selain soal laporan keuangan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti capaian indikator pembangunan Papua Barat tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun menjadi 20,66 persen, Gini Ratio membaik menjadi 0,374, dan Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 67,69. Namun, Fraksi menekankan perlunya perhatian khusus karena Tingkat Pengangguran Terbuka justru meningkat menjadi 4,21 persen.
Dalam aspek APBD, Fraksi mencatat realisasi pendapatan daerah masih rendah, yakni 76,09 persen dari target Rp532,31 miliar. Bahkan, realisasi retribusi daerah hanya mencapai 29,96 persen. “Ke depan, perencanaan anggaran harus lebih realistis dan efisien agar belanja daerah benar-benar memberi output dan outcome yang terukur,” ujar Irsan.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta meminta agar pemerintah provinsi menindaklanjuti rekomendasi DPR dan BPK secara konkret.
“APBD harus benar-benar menjadi instrumen yang menjawab kebutuhan rakyat. Itu hanya bisa terwujud jika catatan BPK dan DPR ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh,” pungkas Irsan.
