Ikuti Kami

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Dua Hal APBD 2021 Sumenep

Pertama, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor Strategis.

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Dua Hal APBD 2021 Sumenep
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath.

Sumenep, Gesuri.id - Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menjelaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep menyoroti dua hal terkait nota keuangan Bupati Sumenep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Pertama, ujarnya, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor Strategis untuk Mengurangi Disparitas dengan 7 Prioritas Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Baca: Pradi-Afifah Temui Siswono Yudo Husodo

“Maka muncullah bayang-bayang dalam benak kami tentang Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang membangun upaya untuk menumbuh-kembangkan perekonomian di Sumenep, tetapi bayang-bayang itu terlalu samar sehingga kami perlu bantuan Bupati Sumenep untuk membuatnya menjadi terang-benderang tentang tema besar dimaksud. Sehingga masyarakat Sumenep tahu, untuk menumbuh-kembangkan perekonomian dalam masa pademi Covid-19 masih sedang berlangsung, sebenarnya apa saja yang akan dilakukan Pemkab Sumenep di tahun 2021?” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath seusai rapat paripurna, Kamis (19/11).

Yang kedua, tambah Darul, tentang nota Keuangan Bupati, pihaknya belum mendapatkan gambaran upaya Pemkab Sumenep untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kami juga tidak mendengar tentang ringkasan jumlah belanja Langsung dan Tidak Langsung.

“Jadi, tidak ada salahnya jika kami meminta bantuan Bupati untuk menjelaskannya secara ringkas dalam Jawaban Eksekutif yang akan dibacakan dalam Rapat Paripurna nanti,” jelas Darul. 

Baca: Bobby Nasution Akan Bangun Kantong Parkir Atasi Semrawut

Lelaki yang menjabat wakabid ideologi dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan ini juga menegaskan, bahwa dua pertanyaan dia atas untuk memastikan tugas fundamental legislator sebagai sikap berpihak pada jalan politik dengan tujuan akhir menjaga dan merawat kedaulatan rakyat. 

“APBD adalah bidak catur tempat menguji konsistensi seiya-sekata perbuatan.
Keadilan dan kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali, disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan di kabupaten sumenep kenyataan yang tak terbantah,” beber Darul.

Oleh karenanya, tandas legislator kepulauan Masalembu ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong  derap langkah yg sama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus menunjukkan political will terhadap agenda utama yakni kesejahteraan rakyat yang selama ini marginal dan subordinat dari pusara kekuasaan.

“Seiring dengan itu semua, rasionalisasi peran birokrasi satu dari sekian pranata kehidupan pemerintahan yang selama ini kerap tertanggal, paradigma birokrasi kolonial yang jlimet dan cendrung mempersulit terang akan menjadi aral melintang atas tumbuh kembangnya tradisi utama pemerintahan yakni menjadi abdi negara sekaligus pelayan bagi massa rakyat,” urai Darul.

Karena itu, Darul berharap, kendati konfigurasi APBD 2021 yang dibahas dalam momentum resesi politik jelang momentum pilkada,  menjadi ikhtiar seluruh pengambil kebijakan untuk membuat Sumenep lebih baik. 

“Kendati demikian Fraksi PDI Perjuangan meyakini ikhtiar seluruh pejabat tinggi pratama di wilayah kabupaten sumenep akan bersikap sesuai fatsun birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran demi terciptanya stabilitas fiskal dan  ikhtiar recovery posisi warga yang terus berkelindan di jalan survival dengan tragedi pandemi Covid-19 ini,” pungkas lelaki yang menjabat ketua komisi I DPRD Sumenep ini.

Quote