Jakarta, Gesuri.id - Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, menyoroti masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
"Strategi apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer?" tanyanya, dikutip Rabu (30/9/2026).
Menurut Suparjan, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah bersama karena menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu dioptimalkan.
Ia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai penjabaran dari RKPD 2027 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.
Menurutnya, besarnya anggaran daerah tidak akan berarti banyak apabila tidak berujung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
"Fraksi PDI Perjuangan meminta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar diarahkan pada program yang memiliki hasil jelas dan dapat dirasakan masyarakat, serta menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara," ujar Suparjan.
Dalam pandangan fraksi, pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana yang diprediksi masih terjadi. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta upaya menekan angka kemiskinan dan stunting juga dinilai harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi peningkatan kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Hal itu dinilai penting agar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Selain persoalan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Menurut Suparjan, seluruh program harus didukung data yang akurat dan terpadu agar bantuan maupun intervensi pemerintah tidak salah sasaran atau mengalami tumpang tindih.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai fleksibilitas alokasi belanja dalam RAPBD 2027. Khususnya apabila terdapat program yang dinilai tidak sesuai dengan tema pembangunan, apakah masih dapat dilakukan perubahan atau pergeseran anggaran dalam proses pembahasan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti keseimbangan antara belanja pegawai, belanja pelayanan publik, dan belanja pembangunan. Suparjan meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi menjaga proporsi belanja tersebut agar peningkatan kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami juga meminta penjelasan bagaimana proyeksi kebutuhan anggaran untuk PPPK dan PPPK paruh waktu dalam beberapa tahun ke depan," ucapnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan dan pertanyaan tersebut dapat dijelaskan pemerintah daerah dalam pembahasan Raperda APBD Anggaran 2027. Dengan demikian, APBD yang ditetapkan nantinya diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
