Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyoroti komposisi belanja dalam rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2027 yang dinilai masih terlalu didominasi belanja operasional. Porsi belanja operasional yang mencapai sekitar 95 persen dinilai membuat ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas.
“APBD jangan sampai habis untuk operasional birokrasi, tetapi harus mampu menjadi instrumen investasi publik,” kata Made dalam pandangan fraksinya terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2027, Selasa (22/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, belanja operasional mencapai sekitar Rp2,40 triliun. Sementara belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp127,20 miliar atau sekitar 5 persen dari total belanja daerah yang mencapai Rp2,57 triliun.
Menurut Made, komposisi tersebut perlu dievaluasi agar APBD tidak lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional birokrasi. Minimnya belanja modal, kata dia, berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah kebutuhan tersebut antara lain perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan jaringan drainase, penanganan banjir, serta penyediaan fasilitas publik.
Made pun mendorong adanya efisiensi terhadap sejumlah pos belanja operasional. Ia menilai anggaran untuk perjalanan dinas, makan-minum, dan rapat masih memiliki ruang untuk diefisienkan dan dialihkan ke belanja modal yang lebih produktif.
“Pemkot harus melakukan efisiensi pada belanja operasi dan mengalihkan minimal 10 sampai 15 persen ke belanja modal produktif,” ujarnya.
Selain komposisi belanja, Made menyoroti kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan belanja. Dalam rancangan KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp2,37 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2,57 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp197,15 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup sepenuhnya menggunakan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Made mengingatkan agar penggunaan SiLPA sebagai sumber penutup defisit dihitung berdasarkan kondisi kas yang realistis. Menurutnya, proyeksi SiLPA yang tidak sesuai kondisi riil dapat menekan ruang fiskal pemerintah daerah pada tahun berjalan.
“Menutup defisit dengan SiLPA adalah asumsi berisiko tinggi. Perlu dilakukan penyesuaian target belanja agar defisit berkurang atau realistis dalam memproyeksikan SiLPA berbasis akumulasi kas riil,” jelasnya.
Di sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada 2027 dipatok sekitar Rp1,15 triliun. Angka tersebut terdiri atas target pajak daerah sebesar Rp931 miliar dan retribusi sebesar Rp183 miliar.
Menurut Made, besarnya target PAD menunjukkan adanya dorongan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan pembaruan dalam pengelolaan berbagai potensi pendapatan dan tidak sekadar mengandalkan pola pemungutan konvensional.
“Pemerintah Kota Malang harus melampaui pendekatan konvensional dengan melakukan cleansing data dan digitalisasi secara optimal,” ujar Made.
Ia menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan, di antaranya kawasan kuliner, ekonomi kreatif, kawasan sekitar kampus, hingga jasa pariwisata. Potensi tersebut, kata dia, perlu dipetakan melalui data yang terintegrasi dan diperbarui secara real time untuk menekan potensi kebocoran pajak maupun retribusi.
Di sisi lain, struktur pendapatan Kota Malang masih cukup bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027, transfer pemerintah pusat diproyeksikan sekitar Rp1,09 triliun atau 46,3 persen dari total pendapatan daerah.
Made menilai ketergantungan tersebut perlu diantisipasi karena kebijakan fiskal nasional dapat memengaruhi besaran maupun waktu penyaluran dana transfer. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah skenario dalam menghadapi kemungkinan perubahan pendapatan.
“Perlu dibuat skenario moderat dan pesimis pada pendapatan transfer serta disusun contingency plan penghematan anggaran,” pungkas Made.
