Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mempertanyakan ihwal kekosongan jabatan pada posisi lurah dan camat di Ibu Kota. Ia mengaku heran dengan kekosongan jabatan yang tak kunjung terisi. Padahal, banyak aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, sehingga pengisian posisi tersebut semestinya bukan persoalan besar.
Baca : Gembong Harap Pengganti Anies Paham Persoalan di DKI Jakarta
"Masa enggak ada yang memenuhi syarat dari sekian ribu ASN yang ada di DKI Jakarta. Kalau enggak ada, saya ambilin dari Wonogiri. Malu-maluin," ucapnya dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait inventarisasi PJLP dan kekosongan Jabatan di instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Senin (21/2).
Ini semakin parah karena persoalan kekosongan jabatan itu sudah berkali-kali ditanyakan kepada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI tahun lalu. Saat itu, kata dia, pihak Pemprov DKI Jakarta sudah berjanji bakal menyelesaikan persoalan ini sebelum lebaran tiba. Namun, sampai saat ini, Gembong mengaku masih menemukan banyak kekosongan jabatan tersebut di lapangan.
Baca : Gembong Warsono Minta Sarana Jaya Lepas Proyek ITF!
"Waktu periode kemarin kita tanyakan pada asisten kapan pamong mau diselesaikan, insyaallah sebelum lebaran selesai katanya. Ini mau lebaran lagi, jangan-jangan lebaran 2024 akan datang," ujar Gembong.
Ia menilai, banyaknya kekosongan jabatan tersebut akan mempengaruhi pelayanan Pemprov DKI. Disisi lain, banyaknya kekosongan jabatan itu akan mempengaruhi 'wajah' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di masyarakat. Ia juga menyinggung pengurusan KTP di kelurahan yang banyak dilayani oleh penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), bukan ASN.
Padahal, hal itu semestinya menjadi cerminan marwah pelayanan Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat. "Ini soal marwah pelayanan, Pemprov DKI Jakarta. terhadap masyarakat. Wajahnya Pak Anies Baswedan ada di situ," tuturnya.
Diketahui, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengakui bahwa masih ada kekosongan jabatan pada tingkat lurah dan camat. Hingga saat ini, terdapat 3 kursi camat dan 19 kursi lurah yang masih belum terisi. Ia mengklaim, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena banyak pejabat pemerintah yang habis masa jabatannya. (CNNIndonesia.com)
