Malang, Gesuri.id — Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, mengingatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi Indonesia kini telah bergeser.
Tidak lagi melulu berbentuk otoritarianisme fisik, melainkan maraknya gerombolan buzzer, penyebaran hoaks, dan serangan pribadi (personal attack) di media sosial yang berpotensi memecah belah bangsa.
Peringatan tersebut disampaikannya dalam refleksi politik bertajuk Indonesia Menggugat: Meretas Jalan Demokrasi yang digelar di Kabupaten Malang, Rabu (29/7/2026), untuk memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).
Baca:
“Demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah warisan perjuangan. Namun, di era digital, ancaman demokrasi punya wajah baru. Jaringan buzzer dan disinformasi menciptakan narasi menyesatkan yang merusak kohesi sosial,” ujar Tantri, Kamis (30/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang ini menjelaskan, jika pada masa Orde Baru rakyat berhadapan langsung dengan kekuasaan otoriter, kini tantangan utama justru muncul dari merosotnya etika berdemokrasi di ruang digital.
Menurutnya, media sosial kerap dipenuhi sikap arogan yang enggan menghargai perbedaan pendapat. Kondisi ini dinilainya sebagai sinyal bahaya bagi masa depan demokrasi di Tanah Air.
“Hanya karena tidak bisa menghargai perbedaan, orang begitu mudah melakukan personal attacking dan mendiskreditkan pihak lain. Ini ancaman serius bagi kebebasan berpendapat,” tegasnya.
Tantri menuturkan, merujuk pada ajaran Proklamator RI Soekarno, politik dan demokrasi sejatinya merupakan instrumen untuk membangun peradaban, bukan alat penindasan maupun sarana saling menjatuhkan.
Urgensi Literasi Digital Generasi Muda
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Melihat derasnya arus disinformasi, Tantri menilai penguatan literasi digital dan pendidikan politik bagi generasi muda sudah menjadi kebutuhan mendesak. Anak muda dituntut hadir sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap keberagaman.
“Generasi muda adalah agen utama. Mereka harus dibekali pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi agar mampu mewujudkan kedaulatan yang beradab dan bermartabat,” kata Tantri.
Di akhir penyampaiannya, ia menekankan pentingnya merawat ingatan sejarah, termasuk Tragedi Kudatuli. Bukan untuk memelihara dendam, melainkan sebagai pengingat agar praktik penindasan tidak kembali berulang—baik di dunia nyata maupun ruang digital.
