Surakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kota Surakarta tidak menutup kemungkinan adanya revisi terkait ketentuan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Keluhan-keluhan yang ada di sosmed (sosial media) maupun yang ketemu langsung dengan ketua fraksi. Kami tampung semua. Nanti kami evaluasi lagi," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka usai menerima kunjungan dari Ketua DPRD Kota Surakarta dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta di Solo, Senin (6/2).
Ia mengatakan terkait dengan kenaikan tarif PBB tersebut akan dibicarakan kembali dan dievaluasi.
Baca: Rahmad Handoyo Pertanyakan Fungsi Pengawasan
"Sekali lagi kami kan ingin ada peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Tadi sudah dibicarakan di ruang rapat masalah ekstensifikasi dan intensifikasi," katanya.
Ia mengatakan kemungkinan revisi maupun penundaan pasti akan dilakukan.
"Yang jelas keluhan dari warga, keberatan-keberatan warga kami tampung semua. Saya tidak saklek (kaku), harus seperti ini, harus seperti itu. PAD harus naik dengan membebankan pajak ke warga, kami tidak seperti itu," katanya.
Sementara itu, ia juga menyambut baik masukan dari DPRD Kota Surakarta.
"Beliau-beliau dari dewan masukannya sudah bagus-bagus. Sudah kami tampung," katanya.
Mengenai upaya menutup target PAD Surakarta tahun ini, ia berjanji akan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Baca: Banteng Kota Surabaya Antusias Sambut Kedatangan Megawati
"Kami akan eksplor lagi sumber-sumber yang bisa kami kuatkan lagi," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta agar Gibran agar menangkap aspirasi masyarakat yang datang melalui media sosial maupun Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS).
"Sarannya ya ditangkap aspirasi masyarakat melalui media, sambat, dan lain sebagainya tolong ditangkap dan direspon, dan beliau menyatakan siap. Yang inti, beliau sebagai kader PDIP ingat pesan bu Mega, jangan pernah membelakangi rakyat, jangan pernah tinggalkan rakyat. Keluhan masyarakat direspon oleh pemimpin muda," katanya.
