Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD komisi B DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan pecahnya pipa gas akibat pengeboran oleh proyek TransJakarta mengagetkan dan untungnya tidak terbakar atau menimbulkan ledakan.
Menurut Gilbert sesuai penjelasan, pihak Wijaya Karya telah berkoordinasi dengan PGN soal jaringan pipa gas. Akan tetapi pipa gas masih terkena pemasangan sheet pile, memberi kesan bahwa jaringan tersebut tidak memiliki detail yang jelas.
Baca: Panda: Mega Akan Berhadap-hadapan dengan Paloh di 2024
"Ini memberi gambaran betapa semrawutnya jaringan di bawah tanah DKI, seperti jaringan telepon, listrik, PDAM, serat optik dan jaringan lainnya. Disamping itu kepemilikan jaringan tersebut juga tidak jelas, sebagian pemiliknya bukanlah pemerintah," ungkapnya dalam rilisnya, Kamis (21/7).
Untuk itu, ketentuan mengenai penguasaan lahan bawah tanah ini sepatutnya diawasi dengan baik, disamping itu ketentuan yang ada sepertinya kurang berwibawa.
"Pemasangan jaringan bawah tanah juga mengganggu rakyat yang membayar pajak. Tanah di pinggir jalan dan trotoar dibongkar bolak balik oleh berbagai kepentingan perusahaan. Sementara ijin pembongkaran trotoar atau pinggir jalan tidaklah jelas. Ini jelas gambaran perencanaan pembangunan Jakarta yang tidak terkoordinasi," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Jakarta Dipimpin Anies, Untaian Retorika Nol Aksi & Eksekusi
Pemilik lahan bawah tanah, lanjutnya, seakan berbagai pihak dan negara dianggap bukan pemilik sesungguhnya. Setelah trotoar dan pinggir jalan dibongkar, lalu pemerintah yang turun tangan merapikan pekerjaan proyek tersebut.
Gilbert menekankan dana perbaikan tersebut tentulah berasal dari rakyat, yang dikorbankan dengan kemacetan akibat penggalian bolak balik dan menimbulkan polusi terburuk se dunia.
