Toba, Gesuri.id - Puluhan Wartawan yang bertugas di Polres Toba melakukan aksi damai di Mapolres Toba, Jumat (28/5).
Aksi ini dilakukan sebagai buntut kekecewaan wartawan terhadap pihak Polres Toba yang tidak berkenan memberikan konfirmasi terkait penangkapan dua pelaku pembunuhan Guru SD Lisbet Butarbutar.
Salah satu tuntutan Wartawan, meminta Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit untuk mencopot Kapolres Toba, AKBP Akala Fikta Jaya, SIK.
Baca: GMNI Bela Bung Karno Dari Tuduhan Haikal Hassan
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara (DPD GMNI Sumut) Paulus Gulo mengatakan bahwa, pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dengan dibantu oleh aparat negara.
“Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri dengan dibantu oleh aparatur negara termasuk kepolisian RI,” kata Paulus, Sabtu (29/5/2021).
Hal itu, lanjut Paulus, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1, yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Baca: Basarah: GMNI Harus Tetap Dalam Garis Nasionalis!
Paulus menyayangkan jika saat ini masih ada aparat negara yang tertutup dalam memberikan informasi. Ia meminta kepada Kapolri agar menindak tegas aparat yang masih tertutup soal informasi yang terjadi di Kabupaten Toba.
Sebab, keterbukaan informasi menjadi penting untuk membangun negeri dan meningkatkan kualitas demokrasi.
“Pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, merupakan salah satu wujud pembangunan dan peningkatan kualitas demokrasi. Kami sebagai organisasi mahasiswa, fasilitator masyarakat, meminta kepada Kapolri untuk menindak dan memberikan sanksi kepada pihak terkait,” pungkasnya.
