Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik yang juga Politisi PDI Perjuangan Stefanus Asat Gusma mengatakan rencana pemekaran enam daerah administrasi di tanah Papua tentu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Baca: Pemprov DKI Gonta Ganti Judul Proyek, Makanya Anies Digugat!
Ia menilai, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tentu ada pro dan kontra dengan pertimbangan rasional masing-masing baik dari segi latar bekalang, emosional, politik dan budaya. Gusma juga memberi catatan, jangan sampai DOB ini hanya dibangun atas kepentingan elit di Jakarta.
"Perlu mencari benang merah mengapa sampai saat ini masih ada persoalan dengan perspektif keadilan dan pemerataan. Pemuda Katolik akan membangun sinergitas dengan pemerintah untuk menjawab persoalan keadilan dan pemerataan," ungkap Gusma pada webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik, bertemakan "Pemekaran DOB di Papua: Solusi atau Sumber Masalah Baru?", Selasa (22/2).
Selain menghadirkan tiga narasumber, ada juga mewakili Konferensi Waligereja Indonesia Pastor Hans Jeharut dan Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik Melkior Sitokdana. Sedikitnya 120 peserta kader Pemuda Katolik dari berbagai wilayah terlibat dalam webinar ini. Diskusi hangat yang dibangun lewat kritik dan saran mewarnai suasana diskusi.
Lebih lanjut dikatakan Gusma, Pemuda Katolik juga akan aktif menyerap aspirasi dan gagasan dari struktur dan kader yang ada di Tanah Papua.
"Keterlibatan Pemuda Katolik perlu dan dibutuhkan, hal ini untuk belanja aspirasi dan belanja masalah. Dan secara pararel akan dijalankan juga program-program pemberdayaan kader dengan memaksimalkan seluruh potensi kader Pemuda Katolik yang ada disana. Tidak boleh politis! Ini kerja kolaborasi dengan optimisme tinggi," jelasnya.
Menurut Pengurus Pusat Pemuda Katolik, realitas saat ini Papua masih tertinggal, Papua tidak pernah dibangun oleh Indonesia sehingga mendatangkan konflik, kecemburuan sosial, dan banyak persoalan lainnya.
"Di satu sisi masyarakat Papua ingin sejahtera lewat pemekaran wilayah, tetapi disisi lain persoalan keamanan dan pemerataan lewat pelayanan publik belum terjangkau," sambung Stefanus Gusma.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan keputusan untuk membentuk DOB Papua berasal dari aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Ide pemekaran ini diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu.
Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.
Beragam pro-kontra yang terjadi membuat Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik melaksanakan Webinar bertema, "Pemekaran DOB di Papua: Solusi atau Sumber Masalah Baru"?, Selasa.
Sementara, Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Melkior Sitokdana mengatakan persoalan Papua itu adalah persoalan kerja nyata.
"Perlu fokus kepada kegiatan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat. Fokus pada pembangunan secara nyata bukan narasi ataupu slogan politik," katanya.
Sitokdana menegaskan, sebelum pembentukan DOB di Papua hal yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi geografis, luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah, kondisi demografi, jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, serta kondisi sosial budaya masyarakat.
"Spirit pemakaran Papua adalah spirit keadilan dan pemerataan bukan spirit berlandaskan kepentingan politik atau elit politik di pusat. Perlu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Papua sendiri," tegasnya.
Selain itu, Pastor Hans Jeharut yang mewakili KWI menegaskan, KWI sampai hari ini tidak mengeluarkan keterangan resmi terkait DOB, tetapi otonomi masing-masing daerah harus dihormati.
Baca: Serukan Penggulingan Jokowi, Habib Jafar Shodiq Makar!
"Secara umum bagi KWI mencatat di Provinsi Papua ada sekitar 765 jiwa umat Katolik atau hampir 16 persen dari total populasi. Sedangkan di Papua Barat ada 88 ribu jiwa dengan presentasi 7.7 persen dari total penduduk," kata Romo Hans dalam webinar tersebut.
Dikatakannya, bahwa prinsip utama dalam pemekaran adalah keselamatan rakyat (Salus populi supreme lex: Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).
"Terkait DOB ini untuk siapa? yang harus tampil sebagai pemangku kepentingan adalah masyarakat Papua, bukan kepentingan pemerintah pusat, partai politik dan pemilik modal," tambahnya.
Di sisi lain, KWI berharap agar pembentukan butuh evaluasi menyeluruh terkait pendekatan yang ada di Papua.
"KWI menganjurkan agar DOB ini lahir dari dialog yang tulus antara semua pihak agar potensi kekerasan dihindari demi masyarakat Papua yang sejahtera," tandasnya.
Kontributor: yogen sogen
