Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino meminta pemerintah segera membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal ini supaya konsumsi BBM bersubsidi tersebut lebih tepat sasaran.
Menurut Harris, hingga saat ini pemerintah belum merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Baca: Banteng Surabaya: Kenaikan Harga BBM Untuk Selamatkan APBN
Seperti yang diketahui, pemerintah memang berencana melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi melalui revisi aturan itu dengan sistem melakukan registrasi di MyPertamina.
Namun memang, semenjak harga BBM Pertalite, Solar Subsidi dan Pertamax mengalami kenaikan pada 3 September 2022, persoalan pembatasan BBM itu tenggelam dan belum diketahui apakah akan dijalankan pada tahun ini atau tidak.
“Narasi pemerintah menaikkan harga BBM adalah bagaimana subsisidi tepat sasaran, kalau mau tepat ya dibatasi, sampai detik ini Perpres belum direvisi, ini akan menjadi perhatian. Harap (Perpres) segera direvisi,” ungkap Harris dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Politisi PDI Perjuangan itu mencatat, bahwa pada tahun ini besaran subsidi energi akan mengalami pembengkakan yang luar biasa, di mana tahun ini diperkirakan subsidi mencapai Rp440-an triliun.
Baca: Matindas Dampingi Risma Kunker ke Korban Banjir di Sigi
Namun pada tahun 2023, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp336,7 triliun. Itu artinya, kata Haris, dengan subsidi yang turun seharusnya ada kebijakan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi.
Namun, turunnya subsidi tersebut jangan sampai kembali menaikkan harga BBM.
“Berarti pasti pembatasan yang akan dilakukan atau naik harga lagi? Tentunya kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi, sehingga harus segera dilaksanakan pembatasan di tahun ini,” tandas legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut
