Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menekankan pentingnya memperkuat industri pertahanan dalam negeri melalui kebijakan yang tepat dan dukungan anggaran yang berkelanjutan demi terwujudnya kemandirian nasional.
“Komisi I DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan,” kata TB Hasanuddin, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, penguatan industri pertahanan nasional harus ditopang kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan perlu dijalankan secara disiplin, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Ketika pemerintah atau dalam hal ini TNI melakukan pengadaan alutsista, harus dipastikan terdapat skema kerja sama yang membangun kapasitas industri dalam negeri, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pengadaan pertahanan. Selain itu, dibutuhkan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS, serta lembaga riset dan perguruan tinggi.
Di sisi lain, TB Hasanuddin menilai Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki peran strategis dalam memperkuat rantai pasok industri pertahanan melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi.
"BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka adalah bagian integral dari kekuatan pertahanan kita. Dukungan kebijakan, kemudahan akses pembiayaan serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar industri swasta mampu tumbuh dan berkontribusi optimal,” ungkapnya.
Salah satu BUMS yang telah berkontribusi dalam industri pertahanan nasional adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang beroperasi di Bandung. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan dan memproduksi berbagai komponen amunisi kecil serta komponen presisi, termasuk selongsong peluru, proyektil, dan komponen mekanik untuk sistem senjata kaliber kecil.
Kemampuan produksi komponen amunisi kaliber kecil secara mandiri tersebut dinilai berkontribusi pada peningkatan TKDN dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, khususnya pada sektor amunisi dan suku cadang strategis. Selain NKRI, PT Republik Defensindo juga disebut sebagai pemain swasta strategis yang aktif memproduksi kendaraan militer khusus, mulai dari rantis 4x4, truk angkut personel, hingga pengembangan prototipe kendaraan amfibi berantai.
Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. Kolaborasi tersebut menunjukkan sinergi antara BUMN dan BUMS telah diimplementasikan dalam penguatan kapasitas produksi nasional, sekaligus memperkuat struktur industri pertahanan dari hulu hingga hilir.
