Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD NTB, Ir. Made Selamet, berharap momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Mataram menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan, mulai dari penataan kota, kesenjangan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan usia yang semakin dewasa, kita harapkan Kota Mataram juga semakin dewasa dan kondisinya semakin baik,” ujar Made Selamet, Senin (31/8/2026).
Menurut Made Selamet, bertambahnya usia Kota Mataram harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu persoalan tersebut adalah konsistensi dalam menjaga konsep penataan kota yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Mataram itu mengaku pernah terlibat langsung dalam pemerintahan Kota Mataram selama sekitar 10 tahun. Menurutnya, pada periode sebelumnya telah terdapat konsep penataan yang cukup baik, khususnya terkait pengembangan kawasan permukiman dan tata ruang kota.
Ia mencontohkan adanya konsep pembangunan yang mengharuskan kawasan perumahan dan permukiman ditata secara proporsional dengan lingkungan sekitarnya.
“Konsep yang dulu sudah bagus, tetapi setelah itu konsep tersebut justru mulai hilang. Kita melihat perkembangan kota sekarang semakin menjauh dari konsep penataan yang pernah ditanamkan,” katanya.
Selain tata ruang, Made Selamet juga menyoroti masih adanya kesenjangan kondisi infrastruktur antara kawasan yang berada di jalan utama dengan lingkungan di dalam permukiman.
Menurutnya, pembangunan yang terlihat dari jalan utama belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lingkungan masyarakat di kawasan permukiman.
“Ketika kita masuk ke dalam, ke tempat-tempat yang megah itu, kondisinya justru sangat memprihatinkan. Belum sebanding dan belum menggambarkan apa yang terlihat di depan,” ujar Politisi PDI Perjuangan NTB ini.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kawasan yang terlihat dari jalan utama, tetapi juga menyentuh lingkungan masyarakat secara lebih merata.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Made Selamet adalah kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Mataram.
Ia menilai penanganan sampah membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta daerah-daerah lain di sekitar Mataram.
Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam penanganan persoalan kebersihan.
“Koordinasi dengan pemerintah provinsi masih kurang. Di kota-kota lain, persoalan kebersihan dan sampah bisa dikerjakan secara bersama-sama sehingga saling bersinergi. Ini yang perlu diperkuat di Mataram,” katanya.
Made Selamet berharap persoalan sampah tidak hanya ditangani secara parsial, tetapi melalui kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aturan penataan kota hanya karena pertimbangan politik.
Menurutnya, pembiaran terhadap aktivitas yang melanggar fungsi ruang, seperti penggunaan trotoar untuk aktivitas perdagangan, dapat membuat pemerintah semakin sulit melakukan penataan kembali di kemudian hari.
“Kadang-kadang kita mengedepankan politik di atas segalanya. Pedagang kecil dibiarkan karena alasan tertentu. Lama-lama kondisi kota menjadi tidak tertata dan ketika ingin dikembalikan sesuai fungsi, justru menjadi sulit,” jelasnya.
Meski demikian, Made Selamet menilai pemerintah tetap harus memberikan solusi bagi masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas ekonomi tersebut.
Di sektor ekonomi, Anggota Komisi V DPRD NTB itu menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tidak boleh hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar dan pemodal yang memiliki kemampuan investasi lebih kuat.
“Yang besar itu bisa tumbuh sendiri karena pemodal banyak datang. Yang harus kita perhatikan justru usaha-usaha kecil. Jangan sampai yang besar berkembang, tetapi yang kecil tertinggal,” katanya.
Made Selamet mendorong pemerintah kota memberikan stimulus, pendampingan, kemudahan perizinan, serta menciptakan ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah mengembangkan sentra-sentra UMKM secara permanen di sejumlah kawasan dengan menyesuaikan karakteristik usaha masing-masing.
“Harus ada tempat-tempat khusus yang dibina, dikembangkan, dibantu, dan dihidupkan. Jangan baru berkembang kemudian dipindahkan karena dianggap melanggar. Pemerintah harus menyiapkan ruangnya,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan UMKM dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemerataan ekonomi di Kota Mataram. Ketika UMKM berkembang, aktivitas ekonomi masyarakat juga akan ikut bergerak.
“Kalau UMKM sudah bergerak, kota akan bergerak, ekonomi bergerak, masyarakat bergerak. Dengan begitu masyarakat juga akan ikut berpartisipasi menjaga kota, menjaga keamanan, dan menjaga kondisi lingkungan,” katanya.
Made Selamet berharap pada usia ke-33, Kota Mataram tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga semakin tertata, bersih, inklusif, dan mampu memberikan ruang yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Harapan kita Kota Mataram maju, bukan hanya ekonominya, tetapi masyarakatnya juga maju dan kotanya semakin baik,” pungkasnya.
