Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan komitmen DPR dalam menghadirkan produk legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI.
“Refleksi setahun ini kita sudah banyak membuat rancangan undang-undang. Kita juga sudah membuat Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan ke depan kita akan membuat rancangan undang-undang air minum dan sanitasi, serta banyak lagi undang-undang lainnya," ujar Sturman di selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam refleksi satu tahun terakhir, Sturman mengatakan Baleg DPR RI bersama alat kelengkapan dewan lainnya terus mengoptimalkan fungsinya dalam menyusun dan merampungkan berbagai produk legislasi strategis.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengesahan berbagai regulasi yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Menurut legislator daerah pemilihan Kepulauan Riau tersebut, tolok ukur utama keberhasilan kinerja legislatif bukan terletak pada jumlah undang-undang yang berhasil disahkan setiap tahunnya.
Ia menilai, ukuran keberhasilan legislasi harus dilihat dari seberapa besar manfaat dan perlindungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap kemajuan negara.
"Setiap tahun, ukuran keberhasilan bukan berapa jumlah undang-undang yang kita buat, tapi berapa besar manfaatnya terhadap masyarakat dan kemajuan negara," tegasnya.
Baleg juga memberikan perhatian terhadap sektor infrastruktur dasar masyarakat melalui rencana perumusan Rancangan Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi.
Menurut Sturman, kebutuhan terhadap regulasi tersebut penting karena akses masyarakat terhadap air yang memenuhi kebutuhan kesehatan masih perlu mendapat perhatian.
“Kenapa air minum dan sanitasi menjadi salah satu konsen kita ke depan? Ternyata di Indonesia itu baru sekitar 30 sampai 35 persen kebutuhan air kesehatan yang terpenuhi. Itu pun baru air bersih, belum air minum. Padahal singkatan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum, tapi pada kenyataannya airnya belum bisa langsung diminum, baru sebatas air bersih rumah tangga. Ini yang harus kita benahi lewat regulasi," ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain sektor infrastruktur dasar dan kebutuhan air bersih, Baleg juga menaruh perhatian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di sektor ekonomi kreatif dan perlindungan karya intelektual.
Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu perhatian sebagai bagian dari upaya menghargai dan melindungi kreativitas masyarakat agar karya anak bangsa memperoleh penghargaan secara berkeadilan.
Memasuki program kerja setahun ke depan, Sturman menyebut beban legislasi DPR semakin padat. Dari daftar 220 rancangan undang-undang dalam periode 2025-2029, sebanyak 76 rancangan undang-undang telah masuk dalam skala prioritas.
Target legislasi tersebut mencakup usulan dari DPR, pemerintah, hingga DPD.
Menurutnya, besarnya beban legislasi menuntut kedisiplinan tinggi dari setiap komisi dan badan di parlemen dalam menjalankan proses pembahasan.
Meski demikian, Sturman menegaskan Baleg tetap berkomitmen menjaga kualitas dan substansi kerakyatan dalam setiap produk legislasi yang dihasilkan.
"Kita di periode ini, 2026 sampai tahun 2027, ada 76 undang-undang. Tidak sedikit. Artinya, setiap bulan kita harus menghasilkan undang-undang. Doakan saja agar di ulang tahun yang ke-81 ini, kami tetap mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta senantiasa berbuat untuk kepentingan rakyat dan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan diri sendiri," pungkas Sturman.
