RUU SDI akan mengatur sejumlah substansi penting, salah satunya penguatan kedaulatan data nasional.
Oleh : Ananda Okctaviani, Selasa, 06 Oktober 2026 16:02 WIB
Membuka peluang bagi data yang selama ini diproduksi oleh TNI untuk kepentingan sipil dan pembangunan.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 01 Oktober 2026 22:02 WIB
Dengan demikian, lembaga penyelenggara memiliki otoritas yang mengikat dan efektif dalam mengelola tata kelola data nasional.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 24 September 2026 13:20 WIB
“(Dengan adanya RUU ini) kita meningkatkan peran Kadin."
Oleh : Ananda Okctaviani, Rabu, 23 September 2026 14:00 WIB
Negara harus memastikan pemanfaatan tanah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekaligus kepastian hukum bagi dunia usaha.
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 25 September 2026 14:01 WIB
Keberpihakan tersebut perlu tercermin secara jelas dalam substansi pasal-pasal RUU sehingga tidak berhenti pada rumusan normatif.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 24 September 2026 12:00 WIB
"Penetapan objek reforma agraria sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 dilakukan oleh berdasarkan keputusan instansi pemerintah, yang mana?"
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 21 September 2026 14:00 WIB
Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik apa pun, perselisihan tentang pertanahan.
Oleh : Syahrul Arsyad, Sabtu, 19 September 2026 16:00 WIB
Ada potensi lemahnya penyelesaian konflik yang memiliki kekuatan eksekutorial.
Oleh : Syahrul Arsyad, Kamis, 17 September 2026 16:00 WIB
"Masukan dari daerah akan kami tindak lanjuti dan dibahas di Badan Legislasi."
Oleh : Syahrul Arsyad, Selasa, 15 September 2026 10:00 WIB
Regulasi tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan yang masih terjadi.
Oleh : Syahrul Arsyad, Sabtu, 05 September 2026 16:00 WIB
Siti: Kenapa saya memilih ad hoc yang sifatnya sementara? Karena ini reforma, reforma itu peralihan.
Oleh : Ananda Okctaviani, Jum'at, 04 September 2026 16:00 WIB
Akibatnya, pemetaan lahan di tingkat tapak menjadi tidak jelas dan memicu tumpang tindih kepemilikan.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 03 September 2026 19:33 WIB
"Refleksi setahun ini kita sudah banyak membuat rancangan undang-undang."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 29 Agustus 2026 16:00 WIB
Acuan penghitungan upah minimum yang umumnya bersandar pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kemampuan perusahaan.
Oleh : Ali Imron, Jum'at, 28 Agustus 2026 10:00 WIB
Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan pengawasan keduanya berbeda sehingga pembagian kewenangan perlu dirumuskan secara jelas.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 26 Agustus 2026 11:20 WIB
Urgensi pengaturan air minum dan sanitasi semakin kuat karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan kesehatan masyarakat.
Oleh : Syahrul Arsyad, Rabu, 26 Agustus 2026 16:05 WIB
"Over the top. Ada bahasa Indonesianya enggak itu? Di atas top. Berarti di atas langit ada langit."
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 24 Agustus 2026 00:00 WIB
Putra: Kewajiban mengedukasi masyarakat jangan hanya diberikan kepada media lembaga penyiaran saja.
Oleh : Ali Imron, Sabtu, 22 Agustus 2026 10:45 WIB
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti potensi pengembangan wisata alam atau ekoturisme dalam pengelolaan kawasan hutan.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 07 Juli 2026 19:09 WIB
/rendering in 0.8772 [104]
