Dana haji yang bersumber dari setoran jemaah memiliki karakter khusus yang tidak boleh dicampuradukkan dengan sumber dana lain.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 20 Januari 2026 21:24 WIB
Menurutnya, tanpa penanganan serius terhadap pembajakan, upaya membangun ekosistem kreatif yang sehat akan sulit terwujud.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 10 Desember 2025 11:14 WIB
Andreas mengaku mengikuti proses ini sejak dua dekade lalu ketika masih berada di Komisi III.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 03 Desember 2025 21:22 WIB
RUU BPIP mengatur penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 02 Desember 2025 09:13 WIB
Absennya tembakau menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan negara terhadap salah satu komoditas padat karya terbesar.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Sabtu, 29 November 2025 01:47 WIB
Darmadi mengatakan bahwa situasi pasar tradisional yang dihuni UMKM dan IKM saat ini sedang babak belur.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 28 November 2025 05:19 WIB
Substansi dalam RUU BPIP tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan ketentuan.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 26 November 2025 19:15 WIB
Sturman: Kalau memang teknologinya sudah ada, itu yang kita gunakan, jadi, kita tidak bisa menolak atau mengabaikan perkembangan teknologi.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Sabtu, 22 November 2025 22:01 WIB
Masyarakat adat adalah akar dari bangsa Indonesia yang telah eksis jauh sebelum negara berdiri.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Jum'at, 14 November 2025 17:10 WIB
Sejak 2014 pembahasan RUU ini terus tertunda akibat benturan berbagai kepentingan, termasuk tumpang tindih regulasi yang sudah ada.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Jum'at, 14 November 2025 17:05 WIB
Tim Baleg DPR RI berdialog dengan unsur Forkopimda Aceh, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan organisasi masyarakat, serta LSM.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Rabu, 22 Oktober 2025 09:48 WIB
Once menyoroti praktik pemotongan dan penyambungan lagu yang dilakukan tanpa izin.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Selasa, 23 September 2025 12:44 WIB
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Prioritas 2026.
Oleh : Alvin Cahya Pratama, Jum'at, 19 September 2025 16:58 WIB
Namun, apabila tidak rampung, maka pembahasan akan dilanjutkan hingga tahun depan.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 19 September 2025 11:13 WIB
Ia menekankan perlunya penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar memiliki kewenangan lebih imperatif.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 19 September 2025 07:56 WIB
Penyusunan Prolegnas Prioritas 2026 juga harus mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya beserta hasil evaluasi
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Kamis, 18 September 2025 17:50 WIB
Menurutnya, RUU Hak Cipta perlu dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2026. Dia bahkan menyebut RUU ini diharapkan rampung pada 2025.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 19 September 2025 03:16 WIB
Menurutnya, substansi dari RUU Perampasan Aset jangan sampai menggugurkan aturan yang ada di undang-undang lain.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 17 September 2025 01:19 WIB
Untuk membuat rancangan undang-undang, kami (Baleg) melakukan partisipasi yang bermakna kepada masyarakat.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Selasa, 16 September 2025 22:42 WIB
Persoalan Aceh bukan hanya tentang ketimpangan ekonomi, melainkan ada faktor historis yang membedakan provinsi ini dengan daerah lain.
Oleh : Heru Guntoro, Minggu, 14 September 2025 09:13 WIB
/rendering in 5.5084 [103]
