Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 2, I Ketut Suwendra, menyuarakan desakan tegas kepada pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor tepung tapioka.
Ia menyebut bahwa kebijakan impor tersebut telah menekan harga singkong lokal, yang menjadi komoditas utama para petani di wilayahnya.
“Kami mendorong agar impor tapioka ini segera dikurangi bahkan dihentikan sementara. Jangan sampai petani kita menjadi tamu di negeri sendiri,” kata I Ketut Suwendra, Minggu (1/6/2025).
Politisi PDI Perjuangan asal Lampung ini menjelaskan bahwa murahnya harga tepung tapioka dunia menjadi faktor utama yang memukul harga singkong dalam negeri. Ia juga menyoroti lambannya langkah kongkret dari pemerintah, meski keputusan di tingkat pusat dan provinsi telah dikeluarkan.
Menurutnya, penghentian impor akan membuka ruang bagi produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional terhadap tapioka. Langkah ini diyakininya akan memberi dampak positif langsung terhadap harga singkong di tingkat petani.
Lebih lanjut, Suwendra mengkritisi belum masuknya singkong dalam kategori sembilan bahan pokok. Akibatnya, singkong tidak mendapatkan perhatian khusus atau subsidi, berbeda dengan jagung dan padi. Padahal, singkong merupakan sumber penghidupan utama bagi petani di wilayah Dapil Lampung 2.
“Pemerintah belum mampu mensubsidi harga singkong seperti halnya jagung dan padi. Tapi pupuk sebenarnya sudah disubsidi dan bisa digunakan untuk singkong. Sayangnya, ini belum cukup menyelamatkan harga di lapangan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Suwendra mendorong pengembangan produk turunan dari singkong, seperti tepung gaplek.
Ia mengakui bahwa kualitas produk lokal masih kalah saing dengan produk dari Thailand dan Vietnam, namun tetap optimistis akan potensi pasar yang besar.
“Kebutuhan dan permintaan pasar terhadap tepung gaplek itu sebenarnya ada. Tapi kualitas kita belum mampu bersaing. Ini yang sedang kami dorong untuk ditingkatkan ke depan,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengimbau petani agar tidak sepenuhnya bergantung pada komoditas singkong, melihat fluktuasi harga dan situasi pasar global yang belum berpihak.
Suwendra juga meminta pabrikan besar pengolah singkong untuk aktif melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui penyediaan bibit unggul dan pembinaan langsung kepada petani agar kualitas hasil panen meningkat.
Sebagai wakil rakyat di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, ia menegaskan bahwa kehadiran negara sangat penting untuk melindungi petani dari dampak negatif liberalisasi perdagangan.
“Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Tapi itu tidak berarti kita harus membiarkan produk luar menekan petani kita sendiri. Negara harus hadir,” pungkasnya.
