Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak usulan penerapan sistem ganjil genap (Gage) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Jangan buat kebijakan yang bikin masyarakat panik. Apalagi fasilitasnya belum memadai,” kata Ida, Senin (25/8/2025).
Ida menegaskan bahwa kebijakan pengendalian lalu lintas harus mempertimbangkan kesiapan fasilitas penunjang.
Menurutnya, masyarakat tidak bisa serta merta diarahkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi apabila akses transportasi umum belum memadai.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Pemprov DKI lebih bijak dalam mengambil langkah, sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga.
Selain menolak wacana ganjil genap di TB Simatupang, Ida menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menata pemanfaatan trotoar.
Ia menilai, optimalisasi ruang jalan termasuk trotoar dapat menjadi solusi tambahan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
“Tentu saya mendukung. Namun, saya akan minta Dinas Perhubungan untuk tetap mengaturnya,” ujar Ida.
Sebelumnya, wacana penerapan ganjil genap di Jalan TB Simatupang muncul setelah kemacetan di jalur tersebut ramai diperbincangkan warga di media sosial. Usulan itu disampaikan oleh Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi. Ia menilai perlu ada kebijakan konkret dalam mengatasi kepadatan kendaraan yang semakin parah di wilayah tersebut.
“Menerapkan kebijakan yang lebih visible dan komprehensif dari sisi managemen transportasi publik, yakni terapkan ganjil genap dan perkuat akses angkutan umum,” ucapnya.
Kemacetan di TB Simatupang sendiri dipicu oleh meningkatnya volume kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Jalur tersebut menjadi salah satu akses penting bagi warga Jakarta Selatan dan sekitarnya menuju pusat kota. Penumpukan kendaraan juga diperparah dengan masih terbatasnya fasilitas transportasi umum yang dapat mengakomodasi mobilitas warga secara maksimal.
Dengan adanya perbedaan pandangan antara anggota DPRD DKI Jakarta dan pemerhati transportasi, wacana penerapan ganjil genap di TB Simatupang kini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai kebijakan itu dapat mengurai kepadatan, sementara sebagian lain menganggap kebijakan tersebut hanya akan menambah beban masyarakat tanpa memberikan solusi permanen.
