Medan, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, mengaku kecewa atas ketidakhadiran perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dalam kegiatan reses (serap aspirasi) yang digelarnya di dua lokasi di Kota Medan.
“Kita tentunya sangat kecewa, tidak satu pun perwakilan Dishub yang hadir. Padahal warga sangat berharap ada penjelasan langsung dari OPD terkait,” kata Agus dalam Reses V Masa Sidang II Tahun 2025–2026 tersebut, Senin (23/2/2026).
Kekecewaan tersebut bukan tanpa alasan. Dari dua lokasi reses yang dilaksanakan pada Sabtu–Minggu (21–22/02/2026) di Jalan Samarinda dan Jalan Talaud, Kota Medan, mayoritas keluhan warga berkaitan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang mati dan tak kunjung diperbaiki.
Politisi dari Dapil IV Kota Medan ini menegaskan, persoalan LPJU tidak bisa dianggap sepele. Selain menyangkut kenyamanan, lampu jalan yang mati berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di malam hari.
Agus juga menyinggung program “Zero Lampu Padam” yang menjadi komitmen Wali Kota Medan. Menurutnya, program tersebut harus benar-benar dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah, bukan hanya responsif ketika ada kunjungan kepala daerah.
“Program ini bagus dan harus kita dukung bersama. Tapi jangan sampai hanya terdengar seperti slogan. Ketika wali kota turun, kurang dari 24 jam lampu langsung terpasang. Lalu bagaimana dengan aspirasi warga yang disampaikan lewat reses? Apakah hanya laporan tertentu saja yang ditindaklanjuti?” ujarnya di hadapan ratusan warga.
Disampaikannya, setidaknya ada 9 titik LPJU mati di Jalan Ismailiyah, 4 titik di Jalan Amaliun, 4 titik di Jalan Talaud, 3 titik di Jalan Bintang.
“Bahkan ada yang sampai 9 bulan sudah diajukan samapi sekatang tidak diperbaiki,” uangkapnya.
Secara konstruktif, Agus meminta Dishub Kota Medan untuk memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi dengan DPRD maupun masyarakat. Ketidakhadiran OPD dalam forum resmi seperti reses dinilai mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap keluhan warga. Padahal, reses merupakan wadah konstitusional untuk menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Ia mendorong agar Dishub memiliki sistem monitoring LPJU yang terintegrasi dan respons cepat, sehingga perbaikan tidak harus menunggu viral di media sosial atau kunjungan pimpinan daerah. Transparansi data titik lampu padam serta target waktu perbaikan juga perlu dibuka ke publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
“Ini bukan soal menyalahkan, tetapi bagaimana kita memperbaiki pelayanan. Warga butuh kepastian, bukan janji. Jika program ‘Zero Lampu Padam’ dijalankan serius dengan pengawasan bersama, saya yakin Kota Medan bisa benar-benar terang dan aman,” pungkasnya.
