Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret. Kebijakan tersebut wajib menghadirkan keadilan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, termasuk bagi para tenaga Operasional dan Pemeliharaan (OP) pengairan.
“Salah satu tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan pemerintah pusat maupun daerah secara teknokratis demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bagi tenaga OP pengairan,” ujar Abidin.
Ia menambahkan, keberpihakan terhadap tenaga pengairan merupakan wujud nyata upaya menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
“Kami mendorong agar kebijakan pemerintah daerah dan DPRD terkait honor tenaga OP betul-betul menghadirkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi mereka,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Abidin dalam agenda Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang digelar bersama Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Pijenan–Kamijoro di Grand Rohan Hotel, Yogyakarta, Senin (5/10).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua IP3A Pijenan–Kamijoro, Budi Subowo, menyampaikan keprihatinannya terkait status kepegawaian serta tingkat kesejahteraan tenaga OP di lapangan.
“Kami prihatin. Di saat pemerintah gencar mendorong swasembada pangan, sekitar 120 tenaga operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi—atau yang biasa disapa penjaga pintu air—hingga kini masih berstatus tenaga honorer harian lepas (THL) dengan honor dari Pemda DIY. Padahal, peran mereka sangat krusial dalam menopang swasembada pangan,” ungkap Budi.
Budi menjelaskan bahwa tenaga OP memegang peran strategis menjaga keberlangsungan sistem irigasi pertanian, baik di musim hujan maupun kemarau.
“Tenaga OP inilah yang mengatur air sungai saat musim hujan agar tidak menggenangi lahan pertanian dan mematikan tanaman. Mereka pula yang membagi air saat kemarau sehingga petani terhindar dari risiko gagal panen,” jelasnya.
Oleh karena itu, IP3A berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kejelasan status dan masa depan para tenaga pengairan tersebut.
“Melalui forum Sosialisasi 4 Pilar ini, kami memohon kepada pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan status tenaga OP dan THL agar diangkat menjadi PPPK, sekurang-kurangnya PPPK Paruh Waktu. Mereka bekerja nyata menjaga jaringan irigasi serta mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkas Budi.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini mengulas empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Acara menghadirkan dua narasumber utama, yaitu:
1. Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H. (Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI / Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan)
2. Dr. Mazaat Amirul Tamim, M.Si. (Anggota MPR RI / DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara)
Turut hadir dalam acara ini Ketua Komisi B DPRD DIY, Adriana Wulandari, S.E., M.IP., beserta lebih dari 250 peserta dari perwakilan petani pemakai air Pijenan–Kamijoro dan Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Melalui agenda ini, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mendorong pembuat kebijakan untuk mengaktualisasikan Pancasila secara langsung—khususnya dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pengairan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
