Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan impor 105.000 unit kendaraan niaga asal India oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Pengadaan senilai Rp24,66 triliun tersebut ditujukan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Namun, Adisatrya menilai langkah ini mencederai semangat kemandirian industri otomotif dalam negeri.
Baca: Eko Suwanto Tekankan Sinergi yang Baik
Rencana impor tersebut mencakup tiga jenis kendaraan dari pabrikan raksasa India:
1. 35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M).
2. 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors.
3. 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Pihak Agrinas berdalih pemilihan produk India didasarkan pada kemampuan pasokan skala besar, harga kompetitif, serta kesiapan unit yang cepat untuk mengejar target program nasional.
Hilangnya Peluang Ekonomi Domestik
Adisatrya menegaskan bahwa industri otomotif nasional saat ini memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terus meningkat.
"Ini bukan hanya soal pengadaan barang, tapi soal keberpihakan. Jika kebutuhan sebesar ini dirancang sebagai instrumen industrialisasi dalam negeri, manfaatnya akan luar biasa untuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok lokal," tegas legislator asal Dapil Banyumas-Cilacap tersebut.
Ia menambahkan, mengalirkan dana puluhan triliun ke luar negeri di tengah kondisi industri otomotif lokal yang mengalami idle capacity (kapasitas menganggur) adalah langkah yang kontraproduktif terhadap pertumbuhan PDB.
Kebijakan impor ini dinilai memperpanjang daftar masalah pada implementasi program KDKMP. Sebelumnya, program ini sudah menuai polemik akibat penyesuaian Dana Desa tahun 2026 sebesar 58,03% yang dialokasikan khusus untuk KDKMP, yang memicu penolakan dari sejumlah kepala desa.
"Kita tidak anti kerja sama internasional, namun untuk program strategis nasional, prioritas harus diberikan pada produk dalam negeri. Jangan sampai uang negara justru memberikan nilai tambah bagi industri luar negeri," lanjut Adisatrya.
Baca: Eko Suwanto Dorong Optimalkan CSR
Sebagai mitra kerja BUMN, Komisi VI DPR RI berencana meminta penjelasan komprehensif dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Poin-poin yang akan disoroti antara lain:
1. Kajian kebutuhan teknis dan perbandingan harga.
2. Skema pembiayaan pengadaan.
3. Analisis dampak terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional.
Adisatrya mengingatkan pemerintah agar konsisten pada agenda hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri.
Menurutnya, program KDKMP seharusnya menjadi alat kemandirian ekonomi rakyat, bukan pintu masuk baru bagi ketergantungan impor.
