Ikuti Kami

Ini Kata Djarot Saiful Soal Nilai Pancasila Yang Tergerus

Indonesia telah menerapkan pokok-pokok haluan negara sejak era Bung Karno.

Ini Kata Djarot Saiful Soal Nilai Pancasila Yang Tergerus
Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yang sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menggelar kegiatan penerimaan aspirasi bersama di To The Poin Cafe, Pematang Siantar, Kamis (15/10).

Pematangsiantar, Gesuri.id - Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yang sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menggelar kegiatan penerimaan aspirasi bersama di To The Poin Cafe, Pematang Siantar, Kamis (15/10).

Djarot mengatakan aspirasi masyarakat tersebut sangat positif dan berkaitan langsung dengan tugasnya di Badan Pengkajian MPR-RI.

Baca: Soal Haluan Negara, Ini Kata Djarot Kepada Masyarakat

"Untuk itu nantinya aspirasi ini akan dibahas dan ditindaklanjuti di MPR/DPR," jawab Djarot.

Selain tokoh-tokoh masyarakat, ada acara ini turut dihadiri oleh perwakilan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Bima Nusa dan Aswan Jaya, juga hadir pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar, termasuk seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Pematang Siantar.

Djarot menambahkan Indonesia telah menerapkan pokok-pokok haluan negara sejak era Bung Karno.

"Pada era Bung Karno kita memakai pembangunan semesta berencana yang dibuat Depernas dan dilakukan sewindu sekali," imbuhnya.

Kemudian di zaman ordebaru, kata Djarot, dilaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan rencana pembangunan lima tahun sekali.

Saat ini, kata Djarot, arah kebijakan pembangunan pemerintah disusun oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).

"Pokok-pokok halunan negara nantinya akan menjadi bagian intergral dari Pancasila dan UUD 1945 dan ditetapkan oleh MPR sebagai majelis terlengkap yang mewakili rakyat Indonesia," jelasnya.

Pokok-pokok haluan negara, kata Djarot, merupakan kaidah penuntun yang bersifat ideologis dan strategis.

Dikatakannya, ke depan para Presiden hingga Kepala Daerah harus menyusun visi dan misinya berdasarkan pokok-pokok haluan negara yang telah ditetapkan.

"Didalamnya tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga industri, pertanian, perikanan, perekonomian dan termasuk pendidikan yang diantaranya masuk materi pendalaman  nilai nilai Pancasila," jelasnya.

Dengan demikian, Indonesia akan maju karena semua sudah dikonsep dan siapapun pemimpinnya, baik presiden maupun kepala daerah, semuanya tetap berjalan.

Baca: Djarot Tegaskan Jangan Benturkan Pancasila dan Agama

Dalam kesempatan tersebut warga Kota Pematang Siantar menitipkan aspirasi kepada Djarot Saiful Hidayat, agar tiap propinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BPIP. Hal ini dianggap penting karena sejak 20 tahun terakhir, nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila makin tergerus.

“Akibatnya banyak kepentingan dan paham asing yang masuk dan mempengaruhi generasi muda Indonesia,” ujar Joni Saragih warga Kota Pematang Siantar yang merupakan pensiunan ASN.

Sementara itu Pendeta Timotius Situmorang  menyatakan bahwa berbagai kepentingan dan paham asing yang masuk kedaerah dengan berbagai cara, dan secara umum masyarakat menilai hal tersebut sebagai sumber segala masalah yang timbul di Indonesia saat ini. Bahkan, toleransi antar ummat beragama saat ini diniai semua.

"Tidak seperti dulu. Toleransi itu benar benar murni dari hati, tidak semu seperti sekarang yang kesannya eksklusif. Hanya saling menjaga, tidak saling menghargai," ujar Timotius Situmorang.

Begitu juga dengan rasa menghormati yang sebelumnya sangat tertanam dalam diri masyarakat, tidak hanya menghormati orangtua, tetapi juga guru, dan pemimpin.

“Masyarakat Pematang Siantar berharap agar Djarot Saiful Hidayat, selaku  ketua Badan pengkajian, terlebih berasal dari Dapil Sumut Tiga, agar melakukan kajian dan membentuk BPIP di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota,” imbuhnya.

Quote