Ikuti Kami

Irine Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Junta Militer

Pemimpin Junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing berencana menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, 24 April mendatang.

Irine Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Junta Militer
Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. Foto/ Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.

Jakarta, Gesuri.id - Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, Indonesia semestinya tidak menerima kedatangan pemimpin junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN di Jakarta.

Konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN akan diadakan di Jakarta, 24 April mendatang, dengan dihadiri oleh Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar.

Baca: Irine: Kebijakan TNI Bagi Serda Aprilia, Terobosan Positif

“Pemerintah Republik Indonesia tidak boleh memberikan pengakuan terhadap junta militer sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar, karena rezim ini telah membantai warga sipil dan membungkam gerakan demokrasi yang merupakan suara rakyat Myanmar,” kata anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dalam keterangan persnya yang diterima Gesuri.id di Jakarta, Senin (19/4).

Menurut Irine, jika memang Jenderal Min Aung Hlaing diundang, akan lebih baik jika penyelenggara KTT juga mengundang pemerintahan tandingan yang didukung rakyat Myanmar, yaitu National Unity Goverment (NUG), yakni pemerintahan sipil yang mencerminkan nilai demokrasi, jangan sampai ASEAN justru memberikan legitimasi bagi junta militer.

Demonstrasi terjadi tiap hari di banyak tempat di Myanmar, dan hingga kini sudah lebih dari 700 warga sipil tewas akibat kekerasan aparat keamanan Myanmar, yang menggunakan senapan serbu, granat, hingga RPG dalam membubarkan aksi warga. 

“Myanmar sudah di ambang perang saudara, dan kita tahu bahwa NUG dan rakyat Myanmar tidak akan mundur karena mereka sudah sekian lama ditindas rezim militer. Jadi ASEAN perlu menekan rezim militer untuk mengembalikan mandatnya kepada pemerintahan sipil, seperti sebelum kudeta, karena itu satu-satunya jalan,” kata Irine.

Baca: Irine Tegaskan Kesetaraan Gender Bantu Negara Lebih Kuat

UN High Commisioner for Human Rights mengatakan bahwa sewaktu-waktu bisa terjadi konflik terbuka antara warga sipil dan militer di Myanmar. 

Komisi PBB itu juga memperingatkan bahwa situasi di Myanmar sangat bisa mengulang konflik berdarah di Suriah pada 2011, saat aksi damai dihadapi dengan kekerasan pasukan keamanan yang ekstrem.

Quote