Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Provinsi Maluku Utara.
Menurut dia, Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan terbesar ketiga di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, terutama akses transportasi dan infrastruktur dasar.
Irine mengatakan pemerintah pusat selama ini telah menyalurkan banyak bantuan, terutama di sektor infrastruktur dan konektivitas. Namun kebutuhan daerah masih cukup besar sehingga perlu perhatian lanjutan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Maka oleh karena itu, hari ini kita bersama Ibu Gubernur dan juga beberapa kepala daerah kabupaten dan kota, kita merumuskan bersama tantangan ataupun pekerjaan rumah yang masih memerlukan bantuan dari pusat, dari dana APBN itu seperti apa,” kata Irine usai meninjau sejumlah proyek di Ternate, dikutip Jumat (24/4/2026).
Sejumlah lokasi yang dikunjungi antara lain proyek preservasi jalan dalam Kota Ternate melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah 2025, pembangunan Sabo Dam RA-D3 untuk pengendalian sedimen di Kecamatan Ternate Selatan dan Pulau Ternate, serta hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang Rua di Kelurahan Jambula.
Irine mengatakan Komisi V DPR RI akan mengawal berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan dari Maluku Utara agar dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai aktif menyampaikan data kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Terkait kualitas pembangunan, Irine menjelaskan proyek jalan daerah di Kota Ternate saat ini telah rampung 100 persen dan sedang memasuki masa pemeliharaan selama enam bulan sebelum diserahterimakan kepada pemerintah kota.
Sementara pembangunan Sabo Dam, menurut dia, masih memerlukan sejumlah penyempurnaan karena belum selesai sepenuhnya dan belum diserahterimakan.
“Fungsi kami di Komisi V DPR RI melakukan pengawasan supaya program-program yang dijalankan pemerintah bisa paripurna, 100 persen bagus, dan yang utama bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke kawasan huntap korban banjir bandang Rua, Irine mengaku menerima sejumlah keluhan warga yang masih belum puas terhadap fasilitas yang tersedia.
Ia menyebut kondisi itu menjadi bahan evaluasi agar pembangunan ke depan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar memberi manfaat dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Jadi tidak sekadar terbangun, tetapi bagaimana masyarakat juga merasa terfasilitasi dan terlayani secara utuh,” kata Irine.
Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci utama agar pelayanan publik dan pembangunan di Maluku Utara dapat berjalan lebih baik.
