Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari meminta agar masyarakat agar tidak menyamakan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Terpilih Jokowi, khususnya dalam penyusunan kabinet.
Hal itu dinyatakannya terkait sindiran politikus Partai Demokrat Imelda Sari soal permintaan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan jatah menteri yang banyak ke Jokowi.
Baca: Eva: Usulan PAN Soal Pimpinan MPR Tak Masuk Akal
Imelda sebelumnya membandingkan zaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut tidak ada keterbukaan dalam meminta jatah menteri semisal yang dilakukan Megawati.
Menurut Eva, antara zaman pemerintahan SBY dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah dua hal berbeda dan tidak dapat dibandingkan, terutama dalam persoalan pembagian kursi di kabinet.
"Beda lah, jangan disamain zaman SBY sama zaman sekarang. Zaman sekarang orang yang enggak punya kursi saja minta kok, relawan saja minta kok, zamannya sudah beda. Jadi bukan karena Jokowi-nya tapi lebih pada alam keterbukaan, alam meritokrasi itu sudah membaik," kata Eva dilansir dari suara.com, Senin (12/8).
"Jadi bukan wilayah sakral yang hanya diraba-raba dan tidak ada partisipasi publik. Tapi tidak kemudian menghentikan ataupun menggantikan hak yang memang mutlak punyanya Pak Jokowi," Eva menambahkan.
Eva juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan Megawati terkait permintaan jatah menteri dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali itu hanya penegasan.
Ia menuturkan, pernyataan Megawati juga mengulang apa yang pernah disampaikan Jokowi soal pembagian menteri berdasarkan proporsionalitas atau suara partai.
"Jadi Bu Mega itu bukan mengada-ada pada saat kongres saja, itu ada dasarnya. Jadi hanya penegasan saja pada saat di kongres tersebut dan saya pikir metode yang demikian fair lah itu namanya kan kontra prestasi. Jadi siapa yang prestasinya paling bagus ya dapat reward yang paling banyak gitu loh jadi menurut saya wajar," tutur Eva.
Sebelumnya, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.
"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019), menanggapi kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan.
Hal itu diungkapkannya saat diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.
Meski diakui Imelda kongres sejatinya merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai, permintaan Megawati soal jatah menteri tak perlu dipublikasikan.
Baca: Jatah Menteri untuk PDI Perjuangan, Puan: Lebih Dari 10
Menurut dia, sebenarnya Presiden Joko Widodo pun sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.
Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata dia, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.
”Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak terkejut juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," katanya.
