Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus cucu Presiden pertama RI, Romy Soekarno, mengkritisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah. Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, program MBG masih memerlukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.
"Kalau memang pemerintah serius menangani MBG, sebenarnya data ibu dan anak sudah tersedia berdasarkan NIK. Dana bisa langsung disalurkan kepada keluarga yang berhak melalui rekening khusus sehingga ibu bisa memasak sendiri untuk anak-anaknya," kata Romi dalam wawancara di kanal YouTube Prof. Rhenald Kasali, dikutip Selasa (23/6/2026).
Romy menilai pola penerapan MBG yang berlaku saat ini cenderung disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi kondisi ekonomi masyarakat, harga bahan pangan, maupun biaya distribusi.
Karena itu, ia menawarkan alternatif penyaluran bantuan melalui sistem transfer langsung kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, pengelolaan dapur makanan juga dapat diserahkan kepada pihak sekolah agar pelaksanaan program lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Menurutnya, skema tersebut berpotensi mengurangi kebocoran anggaran sekaligus memastikan kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi secara optimal. Ia menilai pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal akan lebih efektif dibandingkan kebijakan yang diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.
Romy juga menyoroti pemberian MBG kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga penerima. Menurutnya, bantuan pemerintah seharusnya diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
"Harus segera difilter mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang tidak. Jangan semua disamaratakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Romy menegaskan bahwa biaya penyediaan makanan bergizi tidak mungkin disamakan di seluruh wilayah Indonesia. Ia mencontohkan harga bahan pangan di Papua yang jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain sehingga memengaruhi biaya pelaksanaan program.
"Cost structure setiap daerah berbeda. Kalau anggarannya sama, kualitas makanan yang diterima anak-anak juga akan berbeda," katanya.
Menurut Romy, perbedaan biaya antardaerah tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan MBG ke depan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi penerima manfaat.
